Rasio Kemandirian Di Kota Palangkaraya Selama 5 Tahun Terakhir

RASIO KEMANDIRIAN 

Apasih yang dimaksud dengan rasio kemandirian ? Mengutif dari pendapat seorang ahli yaitu Bisma, (2010:77 mengatakan bahwa rasio kemandirian merupakan sebuah tingkatan kemandirian keuangan daerah yang menjadi sebuah ukuran yang dimana ini nantinya akan menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan yang terjadi di pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakatnya.Lalu ada pendapat lain mengenai rasio kemandirian keuangan daerah ini yaitu sebuah otonomi fiskal yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakatnya  yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah. yang dimana ini juga bisa berasal dari sumber lain contohnya seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.Untuk melihat Rasio Kemandirian keuangan daerah ini nantinya akan ditunjukkan besaran  kecilnya dari jumlah data Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Rasio kemandirian ini bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007:233).dari beberapa pendapat para ahli diatas kita dapat menyimpulkan bahwa rasio kemandirian ini merupakan sebuah kemampuan suatu wilayah atau daerah apakah mampu membiayai kegiatan yang terjadi di pemerintahannya,dan juga rasio kemandirian ini berperan penting untuk melihat seberapa besar partisipasi masyarakatnya dalam pembangunan daerah.Untuk perhitungannya sendiri saya mengutif dari seorang ahli yaitu Menurut Halim(2007 : 232) untuk rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung menggunakan cara sebagai berikut :

whatsapp-image-2022-12-08-at-23-53-20-639216d24addee79d22b5182.jpeg

whatsapp-image-2022-12-09-at-00-15-12-63921bbb08a8b5152e46f022.jpeg

PERHITUNGAN RASIO KEMANDIRIAN UNTUK KOTA PALANGKARAYA SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR

whatsapp-image-2022-12-08-at-23-59-43-639218194addee48263f47b2.jpeg

whatsapp-image-2022-12-09-at-00-01-49-6392189508a8b57d3e6cea13.jpeg

Berdasarkan grafik yang ada di tahun 2018 Rasio kemandirian yang terjadi di kota palangkaraya sebesar 13,41 %, lalu menuju pada tahun berikutnya yaitu 2019 mengalami sebuah peningkatan menjadi  15,21 % , Lalu dilanjutkan lagi pada tahun 2020 terjadi sebuah peningkatan lagi yaitu sebesar 15,84 %., Dan dilanjutkan kembali ke tahun 2021 terjadi sebuah peningkatan yang cukup besar menjadi sebesar 22,99 %,lalu di tahun terakhir yaitu tahun 2022 terjadi sebuah hal yang cukup menyedihkan yaitu  terjadinya sebuah penurunan yang cukup besar dari tahun sebelumnya menjadi 18,36 %. Berdasarkan hal yang diatas dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun terakhir rasio kemandirian yang terjadi di kota palangkaraya sedikit demi sedikit mengalami sebuah peningkatan dari tahun ke tahun tapi sangat disayangkan di tahun terakhirnya yaitu tahun 2022 mengalami sebuah penurunan,Tapi walaupun rasio kemandirian yang terjadi ini mengalami sebuah peningkatan dari tahun ke tahun tetap saja jika kita melihat dari data rata-rata yang terjadi selama 5 tahun terakhir kota tersebut kita juga dapat menyimpulkan dari datanya yaitu sebesar 17,16 % menunjukan tingkat rasio kemandirian yang sangat rendah ,ini menunjukan bahwa kota palangkaraya ini masih jauh dari kata bisa mandiri untuk berkembang dan sangat amat berketergantungan dengan  bantuan pihak dari pemerintah daerah.

Menurut opini saya mengenai keadaan rasio kemandirian yang terjadi di kota palangkaraya selama 5 tahun terakhir sangatlah menyedihkan untuk dilihat karena berdasarkan hasil data yang diatas,dapat  menunjukan bahwa kota palangkaraya ini memiliki pola hubungan yang instruktif terhadap rasio kemandiriannya yang berarti di pola ini menjelaskan bahwa peranan dari pemerintah pusat lebih didominasi dari pada kemandirian pemerintah daerah tersebut, atau dengan kata lain berarti pemerintah daerah di kota tersebut masih  belum mampu untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah secara finansialnya dengan baik.disisi lain juga dari hal ini bisa menjelaskan bahwa tingkat kesadaran para masyarakat di kota tersebut dalam pembangunan daerahnya masih sangatlah rendah hal itu bisa ditunjukan dari data PAD(PENDAPATAN ASLI DAERAH) yang jumlahnya masih tergolong rendah sekali.Solusi yang bisa saya berikan untuk hal ini adalah pemerintah diharapkan lebih memperbanyak lagi sosialiasi atau pengarahan kepada para masyarakatnya mengenai betapa pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah yang dimana kedua hal ini memiliki keterkaitan yang cukup penting dalam membangun kesejahteraan perekonomian yang terjadi di wilayah tersebut