Sebelum membahas ketentuan RUU KUHP tentang santet, kita perlu memahami hukum pidana, norma, kriminalisasi, dekriminalisasi dan untuk menghukum. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan
Hukum yang mengikat akibat perbuatan, bentuk kejahatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu
(Definisi Metzger) Jadi pada dasarnya hukum pidana adalah yang utama.
Hukum pidana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana materiil, yaitu aturan-aturan yang telah ditentukan atau ditentukan.
menetapkan perilaku yang dapat dipidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana negara
Melatih kekuatan hukumannya dengan perantara peralatannya.
Ilmu sihir Indonesia bukanlah hal baru, simbiosis budayanya dengan pengaruh Siwa dan ajaran Buddha-nya masih terlihat jelas hingga saat ini, dengan munculnya Institut Kanuragan di Jawa pada abad ke-17.
Ilmu sihir dianggap sebagai kasus yang tidak dapat dipecahkan karena sangat sulit untuk dibuktikan
Jika sistem hukum gagal menyelesaikan kasus santet, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum Indonesia, yang berarti hukum tidak
Rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum melalui perspektif filosofis, sosiologis, dan hukum
Namun di sisi Islam, dalam setiap kasus pada dasarnya diperlukan proses penyelesaian melalui pengadilan
Bukti dalam kasus pidana dan perdata. Pembuktian itu penting karena bertentangan dengan dirinya sendiri
Untuk kepentingan ketentuan putusan, dalam menegakkan kebenaran perlu dicari bukti-bukti yang dapat membantu menginformasikan hakim dalam pengambilan putusan akhir.
Hukum santet sendiri sebagian besar dikembangkan oleh para ahli hukum pidana, tetapi harus dimasukkan dalam
Pasal 293 tentang sihir dalam rancangan undang-undang tersebut, tetapi pada bulan Juni 2015 teks yang terkandung dalam undang-undang tersebut diubah menjadi Pasal 295
Ditandatangani oleh Presiden.
Menerapkan ilmu sihir sebagai pasal baru dalam KUHP bukanlah hal yang mudah, DPR RI memiliki prinsip kehati-hatian dalam teks dan isi pasal ini, karena undang-undang memiliki batasan kapasitas pidana untuk menangani kejahatan baru (belum termasuk dalam format rancangan undang-undang).
dalam pembaruan hukum pidana
Di Indonesia, mengenai kasus santet seharusnya tidak hanya memperbarui KUHP, tetapi juga membutuhkan rancangan KUHAP, karena yang kita miliki sekarang masih Wetboek van Strafrecht voor untuk Belanda.
Menurut saya pribadi juga yang jadi masalah bukan siapa yang menyantet tetapi yang jadi permasalah yakni praktikum dukun semakin banyak di kalangan masyarakat kalau tidak ada tindakan lanjut maka praktikum santet merajalelaÂ
