Dalam banyak hal, pasar bebas diyakini dapat menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, mengurangi biaya, serta membuka peluang bagi individu dan perusahaan untuk berinovasi dan berkembang.Â
Dalam konteks Indonesia, ini berarti mengurangi berbagai hambatan yang ada, baik dalam hal regulasi bisnis yang berlebihan, pajak yang membebani, maupun subsidi yang tidak tepat sasaran.
Saat pemerintah terlalu banyak campur tangan dalam ekonomi, hal ini sering kali menahan potensi pertumbuhan, khususnya bagi sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang merupakan bagian vital dari kelas menengah.
Penerapan pasar bebas di Indonesia dengan tetap memperhatikan penguatan regulasi untuk mencegah monopoli dan kartel agar dapat memperkuat kelas menengah dengan memungkinkan mereka mengakses lebih banyak pasar dan peluang.
Kebijakan deregulasi yang tepat seperti menyederhanakan izin usaha dan memperbaiki sistem perpajakan, akan memberikan ruang lebih luas bagi pelaku bisnis kelas menengah untuk berkembang.
Dengan kata lain, Friedman sangat menekankan pentingnya kebebasan dalam berbisnis dan investasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Pengurangan Peran Pemerintah
Milton Friedman juga berpendapat bahwa terlalu banyak campur tangan pemerintah justru akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.
Bagi Indonesia, sektor publik telah menghabiskan sebagian besar anggaran negara untuk proyek-proyek yang sering kali tidak efisien atau tidak tepat sasaran.
Pemerintah Indonesia perlu lebih selektif dalam alokasi anggaran dan fokus pada penguatan infrastruktur dasar yang dapat memberikan dampak langsung bagi kelas menengah seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan akses ke teknologi.
