Dalam percaturan sosial-politik Indonesia, Islam bukan sekedar agama, melainkan kekuatan ideologis yang memiliki sejarah panjang dalam membentuk arah bangsa.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar kedua di dunia, peran Islam dalam ruang publik telah menjadi diskursus yang tidak pernah usai, baik dalam konteks pemikiran politik, ekonomi, maupun gerakan sosial.
Namun demikian, di tengah pengaruh oligarki yang semakin mencengkram sendi-sendi politik nasional, posisi gerakan mahasiswa berbasis Islam seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menghadirkan tantangan dan peluang unik.
Bagaimana Islam, oligarki, dan PMII berkelindan dalam dinamika ini? Mari kita bahas bersama secara reflektif hubungan tersebut.
Islam sebagai Basis Etis dan Ideologis
Islam di Indonesia memegang peran ganda, yakni sebagai sistem nilai etis dan sebagai kekuatan politik.
Dalam sejarah kemerdekaan, tokoh-tokoh Muslim terlibat aktif merumuskan dasar negara, meski akhirnya Pancasila (bukan syariat Islam) yang disepakati sebagai konsensus nasional.
Kendati demikian, nilai-nilai Islam tetap menjadi sumber inspirasi bagi banyak gerakan sosial dan politik di Indonesia.
Dalam konteks ekonomi-politik, Islam memiliki tradisi yang kuat terkait keadilan sosial dan pemerataan kekayaan.
Prinsip zakat, sedekah, dan larangan riba merupakan fondasi yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial.
Namun kronisnya adalah meski nilai-nilai ini diakui, tetapi oligarki di Indonesia tetap menjadi masalah serius yang berlawanan dengan semangat tersebut.
Oligarki yang merujuk pada kekuasaan segelintir orang yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik, telah menciptakan kesenjangan yang semakin tajam di tengah mayoritas Muslim yang hidup dalam kondisi rentan.
Oligarki merupakan Ancaman bagi Keadilan Sosial
Oligarki di Indonesia tumbuh subur pasca reformasi, meski awalnya gerakan reformasi 1998 dimaksudkan untuk mendemokratisasikan negara serta menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sayangnya, transisi demokrasi ini justru membuka ruang baru bagi elite ekonomi-politik untuk memperkuat cengkeramannya.
Mereka memanfaatkan kelemahan sistem hukum, partai politik, dan lembaga negara untuk mempertahankan privilese atau status quo tersebut.
Penguasaan oligarki terhadap sektor ekonomi tidak hanya menciptakan ketimpangan, tetapi juga mengontrol kebijakan publik yang sering bertentangan dengan kepentingan rakyat.
Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam tentang keadilan dan keseimbangan ekonomi seperti yang diidealkan oleh konsep maqashid al-shariah tampak semakin terpinggirkan.
Keterlibatan Muslim dalam struktur oligarki, baik secara langsung maupun melalui kolaborasi politik pragmatis, memperparah situasi ini.
Potensi PMII dan Tantangan di Era Oligarki
Sebagai organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia, PMII memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran politik dan sosial kaum muda.
Sejak didirikan pada tahun 1960, PMII membawa misi untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam, demokrasi, dan kemanusiaan.
Kendati demikian, dalam era dimana oligarki mendominasi politik nasional, pertanyaan krusial muncul, yaitu sejauh mana PMII mampu menjadi kekuatan alternatif yang menawarkan solusi bagi ketidakadilan sistemik?
PMII memiliki potensi besar sebagai gerakan yang berakar pada tradisi Nahdlatul Ulama (NU) yang menganut prinsip tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), dan i'tidal (adil).
Nilai-nilai ini relevan untuk mendorong perubahan sosial yang lebih adil. Namun tantangannya adalah bagaimana menjaga independensi ideologis dan politik di tengah godaan pragmatisme yang sering kali merangkul organisasi mahasiswa.
Dalam beberapa dekade terakhir, PMII seperti organisasi mahasiswa lainnya, menghadapi dilema antara idealisme dan realitas politik.
Banyak kader PMII yang setelah lulus, memasuki arena politik praktis dan berafiliasi dengan kekuatan politik yang justru memperkuat oligarki.
Hal ini menimbulkan kritik bahwa gerakan mahasiswa kerap menjadi batu loncatan bagi ambisi pribadi, alih-alih memperjuangkan perubahan struktural yang mendasar.
Apa yang Bisa Dilakukan PMII?
PMII harus melakukan refleksi mendalam untuk menemukan kembali misi transformatifnya di era sekarang.
Pertama, PMII perlu memperbarui pemahamannya tentang oligarki dan bagaimana sistem ini merusak tatanan sosial dan ekonomi.
Pendidikan politik yang berbasis pada analisis kritis dan ekonomi-politik Islam harus ditingkatkan untuk membekali anggotanya dengan kemampuan membaca realitas yang kompleks.
Kedua, PMII harus memperkuat jaringan solidaritas dengan organisasi masyarakat sipil lainnya yang memperjuangkan hak-hak rakyat.
Kolaborasi lintas gerakan ini penting untuk membangun kekuatan kolektif yang mampu melawan hegemoni oligarki.
Dalam hal ini, nilai-nilai Islam tentang ukhuwah (persaudaraan) bisa menjadi dasar solidaritas yang melampaui batas agama dan ideologi.
Ketiga, independensi politik harus menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar. PMII harus menjaga jarak dari kekuatan politik yang korup dan oligarki, meski itu berarti menghadapi konsekuensi yang sulit.
Hanya dengan begitu, PMII dapat menjadi kekuatan moral dan intelektual yang mampu mengarahkan situasi tersebut ke arah perubahan yang lebih baik.
Islam sebagai Alternatif Antitesis Oligarki
Islam apabila dipahami secara substansial, menawarkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah oligarki.
Konsep keadilan distributif yang diajarkan Islam bisa menjadi dasar kebijakan publik yang lebih inklusif.
Model ekonomi berbasis koperasi, penguatan sektor zakat dan wakaf produktif, serta pengendalian kepemilikan sumber daya alam adalah contoh konkret bagaimana prinsip Islam bisa diimplementasikan untuk melawan dominasi oligarki.
Dengan demikian, perjuangan melawan oligarki tidak hanya membutuhkan retorika agama, tetapi juga tindakan nyata yang didukung oleh gerakan sosial yang kuat dan terorganisasi.
PMII sebagai wadah intelektual muda Islam, memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pionir dalam perjuangan ini.
Keadilan adalah Inti Ajaran Islam
Mengakhiri tulisan ini, kita dapat melihat bahwa Islam, oligarki, dan PMII berada dalam simpul-simpul sejarah yang saling terkait di Indonesia.
Di tengah cengkeraman oligarki yang memperburuk ketimpangan sosial, nilai-nilai Islam tentang keadilan harus dihidupkan kembali dalam aksi politik dan sosial.
PMII memiliki peluang besar untuk menjadi katalis perubahan, namun hanya jika mampu mempertahankan idealisme, memperkuat kapasitas intelektual, dan membangun solidaritas yang luas.
Perjuangan ini bukan sekedar tugas sejarah, tetapi panggilan moral yang lahir dari keyakinan bahwa keadilan adalah inti dari ajaran Islam.
Pemerintah yang baik ialah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak, bukan berorientasi kepada sekelompok kecil tuan-tuan besar yang hidup di gedung bertingkat dilingkungi kaca seperti permen dalam pelas–Mahbub Djunaidi
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
