Di satu sisi, pemerintah berusaha untuk memperbaiki kondisi fiskal negara. Tetapi di sisi lain, kebijakan ini malah semakin memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada.
Pada akhirnya, rakyat miskin yang paling merasakan dampaknya. Karena mereka tidak memiliki banyak pilihan untuk mengurangi pengeluaran mereka.
Menyentuh Akar Permasalahan
Penting untuk dicatat bahwa masalah kemiskinan struktural di Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan pajak yang regresif atau bantuan sosial yang tidak merata. Solusi yang lebih mendalam dan menyeluruh diperlukan.
Misalnya, pemerintah perlu memperhatikan perbaikan dalam distribusi kekayaan dan menciptakan kesempatan yang lebih merata untuk semua golongan masyarakat. Bukan hanya segelintir orang kaya yang semakin menguatkan dominasinya.
Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan serta memperluas akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas agar masyarakat tidak terjebak dalam siklus kemiskinan yang turun-temurun.
Kemiskinan struktural juga memerlukan perhatian terhadap ketimpangan wilayah. Banyak daerah di luar Pulau Jawa yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan kesempatan ekonomi.
Oleh karena itu, kebijakan ekonomi tidak hanya berfokus pada kota besar tetapi juga pada daerah-daerah terpencil harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Untung atau Buntung?
Kenaikan PPN 12% di Indonesia, meskipun bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Lalu, apakah kebijakan ini menguntungkan atau jangan-jangan malah buntung?
