Di Indonesia, meskipun ada banyak program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, kita masih melihat kenyataan yang mencolok bahwa ketimpangan semakin lebar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia pada 2023 masih cukup tinggi, dan sebagian besar dari mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah kelompok yang terpinggirkan. Diantaranya adalah petani, pekerja informal dan masyarakat adat.
Kenaikan PPN 12% jelas akan menambah beban bagi mereka yang sudah hidup di bawah garis kemiskinan ini.
Kendati demikian, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Lantas, siapa yang sebenarnya diuntungkan atas kebijakan ini?
Pemerintah berpendapat bahwa kenaikan PPN ini akan mendukung pembangunan infrastruktur dan program sosial lainnya.
Namun dalam kenyataannya, program tersebut tidak selalu menjangkau rakyat miskin dengan cara yang efektif.
Misalnya, meski ada program bantuan langsung tunai (BLT), tetapi jumlahnya sering kali tidak mencukupi untuk menutupi lonjakan biaya hidup yang disebabkan oleh inflasi dan kenaikan harga barang.
Dampak Kenaikan PPN 12% bagi Rakyat Miskin
Kenaikan tarif PPN ini memiliki dampak yang sangat nyata dan langsung pada kehidupan sehari-hari rakyat, utamanya yang berada di bawah garis kemiskinan.
Barang-barang yang dulu terasa terjangkau kini semakin mahal. Mulai dari bahan makanan pokok seperti beras, minyak goreng, hingga barang-barang konsumsi lainnya.
Kenaikan ini tentunya terasa lebih berat bagi mereka yang penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.