Politik Luar Negeri Indonesia adalah sebuah kebijakan, sikap, dan langkah Indonesia dalam melakukan hubungan dengan negara lain ataupun organisasi internasional. Di tulisan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai realisme pada era kepemimpinan Presiden SBY.
Realisme merupakan sebuah Grand Theory yang ada dalam hubungan internasional. Realisme dalam politik luar negeri menjadi salah satu teori utama yang menitikberatkan pada kekuasaan dan kepentingan nasional sebagai faktor utama yag menjadi motivasi negara untuk bertindak. Paradigma tersebut didasarkan pada asumsi bahwa sistem internasional bersifat anarkis, yang di mana tidak ada otoritas supranasional yang mengatur hubungan antar negara.
Dalam pandangan realisme, negara dianggap sebagai aktor utama yang bertindak secara rasional untuk memaksimalkan pengaruh dan kekuatannya di kancah internasional. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambanh Yudhoyono (SBY) yang menjabat selama dua periode (2004-2014), terdapat beberapa kebijakan yang menekankan pada kepentingan nasional dan strategi pragmatis dalam hubungan internasional, seperti prinsip bebas aktif, berfokus pada soft power dan keamanan nasional, pragmatisme dalam ekonomi dan politik global, serta aliansi strategis untuk stabilitas regional.
Pada tingkat regional, Presiden SBY menekankan berapa pentingnya ASEAN sebagai pilar untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus menjadi salah satu instrumen penting untuk memajukan kepentingan nasional Indonesia. Dengan melakukan kebijakan diplomasi bebas aktif, Indonesia turut berperan dalam terbentuknya ASEAN Community yang bertujuan untuk membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi secara ekonomi, politik, dan keamanan.
Di tingkat internasional, pendekatan realis pada masa Presiden SBY dapat terlihat dari adanya kebijakan kemitraan strategis dengan negara-negara besar di dunia, seperti kerja sama pertahanan dan ekonomi dengan Amerika Serikat melalui Comprehensive Partnership dan upaya meningkatkan ekspor ke Tiongkok dalam konteks hubungan dagang bilateral. Selain itu, Presiden SBY juga mendorong diplomasi maritim sebagai bagian dari visi Indonesia yang ingin menjadi poros maritim dunia.
Hal ini juga sejalan dengan pendekatan realis yang menempatkan kontrol atas wilayah strategis dan sumber daya alam sebagai aspek penting dalam politik internasional. Langkah ini pun memperlihatkan perhatian dari Presiden SBY terhadap ancaman eksternal, seperti sengketa di Laut Cina Selatan. Dengan mengutamakan kekuatan, stabilitas kawasan dan kepentingan nasional, pemerintahan Presiden SBY dapat dikatakan sebagai salah satu pemerintahan yang menerapkan realisme di politik internasional, yang di mama berfokus pada penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan keamanan Indonesia di tengah dinamika global yang kompleks.
Adapun contoh yang dapat diambil mengapa mass pemerintahan Presiden SBY merupakan realisme adalah 'Sengketa Spionase Australia'. Pada tahun 2013, hubungan antara Indonesia dengan Australia sempat mengalami sebuah ketegangan yang disebabkan oleh Australia yang melakukan kegiatan spionase terhadap Indonesia. Dalam kegiatan tersebut pihak Australia melakukan penyadapan komunikasi kepada para pejabar-pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden dan para menteri.
Akibat dari hal tersebut tentu saja menciptakan ketegangan antara Indonesia dengan Australia. Masyarakat Indonesia dan juga media masa merespon hal tersebut dengan kemarahan dan kekeceeaan terhadap Australia. Isu ini juga sempat menjadi sorotan di kedua negara.
Dalam menghadapi permasalahan ini, Presiden SBY mengambil sebuah langkah tegas, seperti melakukan penarikan Duta Besar Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat di Canberra dan memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty untuk memberikan keterangan mengenai kasus penyadapan ini, mengkaji ulang kerjasama Indonesia-Australia bahkan beberapa kerjasama penting dihentikan untuk sementara waktu salah satunya kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan, Presiden mengirimkan surat resmi kepada Australia yang berisikan protes atas kasus penyadapan, perubahan status degenerate state menjadi.
Selain isu dengan Australia, sengketa di Laut Cina Selatan juga dapat menjadi contoh mengapa pemerintahan Presiden SBY itu realisme. Sengketa ini berawal pada tahun 1940, yang di mana saat itu Cina sedang memproduksi peta Laut Cina Selatan dengan 9 garis putus-putus dan menyatakan bahwa wilayah yang masuk dalam lingkaran garis tersebut adalah wilayah teritori Cina yang selanjutnya beberapa negara, termasuk Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, mengklaim berbagai bagian dari laut ini.
Selain negara-negara tersebut, Indonesia juga memiliki kepentingan yang strategis pada sengketa ini, terutama dalam aspek menjaga kedaulatan dan hak-hak atas sumber daya yang ada di ZEE Natuna. Presiden SBY juga menekankan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjaga wilayah maritimnya dari negara lain, terutama klaim yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia.
