Republik Islam Iran Bantah Pertemuan Dubesnya di PBB dengan Elon Musk

Berbagai laporan media internasional terhadap pertemuan antara duta besar(Dubes)Repulik Islam Iran untuk PBB,Amir Sayed Iravani dengan penasehat presiden terpilih AS Donald Trump,Elon Musk  menjadi sorotan komunitas internasional.Namun  lapaoran yang dirilis The New York Times Sabtu 17 November 2024 tersebut dibantah oleh Republik Islam Iran,sebagaimana dikatakan oleh Menteri Luar Negeri(menlu)Republik islam Iran Abbas Araghchi ,yang juga dikutip oleh kantor berita Reuters Sabtu 17 November 2024.

Akan tetapi seperti kata pepatah ,kalau ada asap tentu saja ada apinya.Terkait masalah pertemuan antara Dubes Amir Sayeed Iravani dengan Elon Musk tersebut kendatipun dibantah oleh Republik islam Iran namun demikian bisa jadi sekarang sedang terjadi pertemuan rahasia antara Teheran dengan penasehat presiden terpilih Donald trump ,Elon Musk.Pertemuan tersebut diperkirakan membahas soal perjanjian Nuklir antara Republik islam Iran dengan beberapa negara EU terutama AS,Inggris,Perancis,Jerman dan Italia.Terkait soal nuklir dengan Republik Islam Iran yang ditandantangani tahun 2015 namun Gedung Putih secara sepihak dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump kala itu  dari perjanjian tiga tahun berikutnya.

Hal itu dilakukan  Donald Trump karena dianggap Republik islam Iran tidak serius terhadap perjanjian tersebut,dan AS mencurigai bahwa republik islam Iran sedang berupaya membuat senjata nuklir yang selalu dibantah keras oleh Teheran.Bahkan menurut pemimpin spritual tertinggi Republik islam Iran,Ayatulllah Ali Khameinei bahwa negaranya haram memiliki senjata pemusnah massal karena bertentangan dngan hukum syariat Islam.Namun pernyataan tersebut tidak dipercaya oleh AS dan sekutunya ,apalagi Zionis israel senantiasa mendesak negara-negara sekutunya itu agar menghancurkan  fasilitas nuklir Republik islam Iran yang diduga kuat sedang membuat senjata nuklir.

Dalam konteks ini secara terang-terangan tampak jelas kepada komunitas internasional,bahwa AS dan sekutunya mengabaikan terhadap kepemilikan senjata nuklir Zionis israel dan menekan dengan berbagai sanksi terhadap Republik Islam Iran yang belum tentu sudah memiliki senjata yang mengerikan itu.Padahal Republik islam Iran secara berkala mengizinkan  berbagai fasilitas nuklirnya diperiksa oleh IAEA,sedangkan  fasilitas nuklir Zionis israel tidak pernah diperiksa oleh badan atom dan enerji internasional. Kemunafikan AS dan sekutunya terkait masalah tersebut menyebabkan Republik islam Iran terus memperkaya uraniumnya  sejak tahun 2020 hingga 60 persen,yang menyebabkan  rezim Zionis israel semakin ketar ketir dan berupaya menghancurkan fasilitas -fasilitas nuklir Republik Islam Iran.Pertemuan tersebut kendatipun dibantah oleh republik Islam Iran diharapkan bisa membuahkan hasil positif sebagai peredam eskalasi konflik di kawasan regional Timur Tengah.

Dalam hal ini Presiden Republik Islam Iran ,Masoud Pezeskhian kepada kantor setengah resmi Fars mengatakan bahwa terkait nuklir kebijakan negaranya tidak berubah dan  siap bekerjasama ataupun konfrontasi dengan AS dan sekutunya ,karena bagi republik Islam Iran sebagaimana halnya negara-negara lain memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memiliki fasilitas-fasilitas  nuklir yang bertujuan damai untuk mengurus dan membela kedaulatan dirinya sendiri tanpa ditentukan oleh negara lain.Oleh sebab itu kepemilikan terhadap berbagai fasilitas nuklir itu sah bagi setiap negara termasuk Republik Islam Iran terlepas dari persetujuan tidaknya dari pihak-pihak lain.Republik islam Iran tidak membutuhkan restu asing terhadap kepemilikian fasiltas nuklirnya yang bertujuan damai tersebut,ujarnya pula yang dilansir jaringan TV Al jazira.