Komitmenkah Indonesia Pasca Penandatanganan Paris Agreement tentang Perubahan Iklim?

4. Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 84 tahun 2016, pemerintah Indonesia membentuk suatu program nasional bernama PROKLIM (Program Kampung Iklim) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder lain dalam peningkatan kapasitas untuk adaptasi terhadap perubahan iklim dan sebagai upaya mengurangi gas emisi ke atmosfer. Program ini tentunya sangat baik karena masyarakat dari kalangan bawah dapat ikut berpartisipasi dalam menghadapi perubahan iklim karena basis masyarakat sangat penting terutama jika pendidikan tentang kelestarian sudah ditanamkan sejak dini dapat memunculkan generasi yang sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. 

5. Berdasarkan data KHLK (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Indonesia pada tahun 2019, luas wilayah hutan di Indonesia seluas 50,1% dari luas wilayah daratan Indonesia atau sekitar 94,1 juta hektare. Hal itu disebabkan karena banyaknya deforestasi yang terjadi di Indonesia, yaitu seluas 462,46 ribu hektare pada tahun 2018-2019. Kemudian pemerintah Indonesia melaksanakan program reboisasi dan penghijauan sehingga pada tahun 2020, luas wilayah hutan di Indonesia meningkat menjadi 50,9% luas daratan Indonesia atau sekitar 95,6 juta hektare. Dengan adanya program reboisasi dan penghijauan juga mengurangi deforestasi di Indonesia berkurang sebesar 75,03% atau seluas 115,46 ribu hektare pada tahun 2019-2020. Hal ini bisa tercapai juga karena adanya program rehabilitasi hutan mangrove yang dimana Indonesia merupakan negata yang memiliki hutan mangrove terluas yang ada di dunia. 

Namun disamping banyaknya upaya pemerintah Indonesia untuk menjaga komitmen dalam Paris Agreement. Kemana hilangnya area hutan yang seluas kira-kira 14% dari luas daratan Indonesia sejak tahun 2016? Lalu dengan hilangnya lahan hutan tersebut, apakah pemerintah Indonesia masih bisa dibilang komitmen dalam Paris Agreement?