China-Indonesia Tidak Hanya Urusan Ekonomi, namun Terorisme Juga

Sudah hampir mencapai setengah abad China dan Indonesia memiliki hubungan bilateral, hal ini tentu juga tidak jauh dari inisiasi bapak proklamator Soekarno dan peristiwa Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang diselenggarakan di kota bandung dan dihadiri oleh Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai. Atas inisiasi tersebut Presiden Soekarno mengunjungi China dan tepat pada 1 April 1961 China dan Indonesia menandatangani perjanjian persahabatan dan persetujuan kerja sama kebudayaan bilateral. Namun hubungan China dan Indonesia sempat surut pada 30 Oktober dimana China dan Indonesia memutuskan untuk membekukan hubungan diplomatik. Namun tepat pada 1985 China dan Indonesia sepakat kembali untuk menandatangani (MoU) dengan tujuan untuk membuka kembali hubungan kedua negara tersebut yang sempat terputus dan memulai beberapa kerjasama perdagangan.

Setelah beberapa dekade, hubungan China dan Indonesia kian berkembang pada beberapa bidang dan hingga pada tahun 2013 presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia untuk lebih meningkatkan hubungan persahabatan antara China dan Indonesia. Kedua negara sepakat untuk membuat suatu kebijakan bilateral yakni Future Direction of China-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership. Kebijakan diumumkan oleh presiden China Xi Jinping dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang bersama sama ingin meningkatkan hubungan China dan Indonesia ke arah masa depan yang lebih baik, kedua negara tersebut sepakat untuk menjadi mitra strategis yang komprehensif dalam sektor ekonomi, perdagangan, keuangan, perikanan, ruang angkasa dan pariwisata. Penentuan kebijakan yang dikemukakan oleh kedua pemimpin tersebut menjadi suatu tonggak yang menentukan hubungan antara China dan Indonesia ke depan. 

Tepat pada saat itu juga, Presiden China Xi Jinping pada bulan September dan Oktober 2013 melakukan kunjungan juga kenegaraan Kazakhstan dan Indonesia, disaat itu juga China memperkenalkan kebijakan luar negerinya yang dikenal dengan  nama Belt Road Initiative, kebijakan tersebut tentu strategi pembangunan infrastruktur global China dan memiliki tujuan untuk mengembangkan investasi di hampir seluruh negara, kebijakan BRI juga memperkenalkan kembali jalur sutra China yang dahulu pernah dirasionalisasikan dengan Dinasti Han pada 130SM-1453 Masehi.

Kebijakan yang dikemukakan Xi Jinping ini tentu memiliki efek yang cukup signifikan kepada Indonesia, Investasi China ke Indonesia langsung meningkat drastis setelah kerjasama ekonomi tersebut. Namun, tahukah kalian bahwasanya China dan Indonesia tidak sebatas ekonomi saja, tapi juga masalah terorisme ?

China memiliki suatu masalah yang cukup kontroversial dimata dunia internasional, yakni masalah tentang Uighur, Dunia internasional memberikan tekanan yang cukup kuat kepada China untuk menyelesaikan kasus HAM yang terjadi, karena terdapat indikasi bahwasanya China melakukan pemberangusan terhadap budaya dan agama Muslim Uighur di Xinjiang. Tapi jika melihat sudut pandang dari China, China lewat duta besarnya Xiao Qian menyatakan bahwasanya pemerintah China murni melawan gerakan separatisme yang menjadi akar radikalisme dan terorisme di China lewat orang orang Uighur. Beberapa aksi-aksi kelompok militan dari Uighur berusaha untuk mendirikan negara Turkistan Timur. Beberapa kelompok militan Uighur juga dibantu oleh ISIS. Disamping itu juga banyak orang orang Uighur yang meninggalkan China dan mulai bergabung dengan kelompok-kelompok teroris di Indonesia seperti di Indonesia lewat kelompok Santoso yang memiliki basis di Indonesia Timur, kedatangan Muslim Uighur ke Indonesia semakin diperkeruh dengan ditangkapnya 13 tersangka teroris di pulau Jawa yang salah satunya seorang Muslim Uighur yang mengenakan rompi bom bunuh diri.

Melihat dari hal tersebut, tentu Indonesia dan China harus sama sama menghentikan upaya arus kedatangan kelompok minoritas Muslim Uighur  yang memiliki indikasi militan, Kerjasama Indonesia dan China diperkuat. Kasus terorisme harus menjadi prioritas utama dari kedua negara tersebut, karena tak dapat dipungkiri gerakan ekstremis Islam ini memiliki tingkat bahaya yang cukup tinggi karena dapat menganggu stabilitas keamanan kedua negara tersebut, terlebih lagi. Setelah kejadian kelompok  Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dipimpin oleh Santoso yang mengalami adu baku tembak dengan Kepolisian Sulawesi Tengah yang menyebabkan tertembaknya dua orang etnik Uighur, ditambah lagi ditangkapnya tiga orang militan Uighur karena tertangkap memiliki hubungan kuat dengan Mujahidin Indonesia Timur.

Melihat dari hal tersebut Indonesia dengan China harus memiliki upaya yang kuat, upaya ini dilakukan dengan pertemuan Moeldoko sebagai kepala staf Kepresidenan Indonesia dan Duta Besar China yang membicarakan maslah Uighur dan Radikalisme. Penulis memiliki isyarat bahwasanya memang benar Hubungan Indonesia dan China harus memiliki tingkatan yang next level dimana tidak hanya berbicara soal ekonomi saja, namun juga keamanan yang substantifnya mengenai terorisme. Indonesia memang menjadi salah satu negara yang menjadi pusat transnasional dari arus kelompok terorisme, berbagai kelompok terorisme yang memiliki afiliasi dengan Al-Qaeda dan ISIS seperti Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansharut Daulah. Arus militan ini menjadi wadah Uighur untuk melakukan aksi terorismenya. Indonesia dan China tidak dapat dikatakan ada yang membutuhkan ada yang tidak, namun kedua negara tersebut harusnya saling membutuhkan satu sama lain dan mendorong upaya menghentikan kasus terorisme ini. Sangat diharapkan bagi dunia internasional untuk melihat Uighur lebih dalam, China memberikan perlakuan yang berbeda dengan Muslim lainnya itu memang karena satu dan lain hal dan tentunya itu memiliki tujuan untuk mengamankan kedaulatan negaranya dari ancaman terorisme, begitu juga Indonesia yang melawan terorisme dengan tujuan kedaulatannya. Tentu, hal ini Indonesia dan China harus membuat kebijakan yang lebih konkrit untuk menghentikan isu ini, seperti latihan militer bersama atau upaya deradekalisasi.