Kemendesakan Mangrove Center di Pantura Timur Jawa Tengah

Pengalaman pembangunan di beberapa negara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada skala nasional, ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dari sebagian besar masyarakat miskin, bahkan beberapa kasus justru meningkatkan kemiskinan absolut dan konsentrasi kriminalitas. Dengan demikian, pergumulan dari perebutan wacana tersebut adalah amanat eksplisit bahwa lingkungan menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 28 Bab XA UUD 1945 tentang HAM bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sebagaimana lingkaran tematis Peter L Berger dalam bukunya Pyramids of Sacrifice (1974), terdapat biaya-biaya manusiawi yang pada akhirnya menjadikan masyarakat sebagai korban fisik demi kemajuan dalam pemaksaan pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan. Untuk kepentingan pembangunan hunian atau industri dan objek lainnya, hutan mangrove yang berkaitan dengan ekosisitem pesisir mengalami kerusakan. Imbasnya, penangkapan secara berlebihan (over fishing) yang mengancam pasokan ikan di Laut Jawa tidak mampu diimbangi adanya klaster perikanan lain seperti udang yang sangat tergantung keberadaan hutan mangrove. Dengan demikian, lebih cepat lebih baik terwujudnya Mangrove Center sebagai polisi atas vegetasi hijau dan lingkungan pesisir seiring dengan keberadaan Perda Pesisir untuk kesejahteraan masyarakat pesisir kembali.

Pembangunan Mangrove Center di Pantura Timur Jawa Tengah bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Selain menjadi solusi nyata untuk mencegah abrasi laut, Mangrove Center dapat menjadi destinasi wisata berkelas dunia dan penggerak ekonomi lokal. Investasi ini bukan hanya soal menyelamatkan pesisir, tetapi juga soal membangun masa depan yang lebih baik bagi lingkungan dan generasi mendatang. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Pantura Timur Jawa Tengah menunggu aksi nyata kita semua.