Ini Rezim Gagal?

Menghadapi situasi tersebut,Fadli melihat Pemerintah justru cenderung abai. Perhatian mereka bahkan melenceng ke mana-mana. Wacana pemindahan ibukota adalah contohnya.
Bagaimana bisa Pemerintah berpikir akan memindahkan ibukota di tengah kondisi ekonomi yang tidak perform semacam itu?
Defisitnya neraca perdagangan, pertumbuhan ekonomi yang di bawah target, serta defisit APBN yang saya duga akan terus membesar, menunjukkan buruknya kinerja ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingginya impor non-migas, yang sekitar 90 persennya merupakan impor bahan baku dan barang modal, ternyata tak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan.Artinya, impor tidak mendongkrak pertumbuhan ekonomi.Buktinya, sesudah lima tahun pertumbuhan ekonomi kita di bawah Jokowi terus stagnan di angka 5 persen.
Kegagalan Pemerintah mendongkrak perekonomian ini kian menggenapi kegagalan mereka dalam menjaga demokrasi dan kebebasan sipil.
Kembali munculnya ancaman kebebasan sipil di masa Jokowi telah membuat Indonesia turun status dari negara 'bebas' (free) menjadi negara 'bebas sebagian' (partly free) menurut Freedom House." Tegas Fadli Zon.
Tak heran, peringkat demokrasi kita terjun bebas 20 peringkat dari sebelumnya ada di posisi 48 pada 2016 menjadi 68 pada 2018 silam menurut data The Economist Intelligence (EIU).
Kata Fadli, ditambah dengan kecurangan Pemilu 2019 yang demikian massif, adanya korban jiwa pesta demokrasi yang jumlahnya sudah lebih dari 600 orang, yang kini telah mendapatkan perhatian dunia internasional, peringkat demokrasi Indonesia tahun ini mungkin akan makin memburuk.Sesudah dua puluh tahun Reformasi, kini kita sedang berada di titik balik otoritarianisme.Jadi, jika demokrasi gagal ditegakkan, hukum gagal diangkat, dan kini ekonomi juga kian amburadul, maka rezim ini memang pantas disebut rezim gagal. Pungkasnya.