Nampaknya pemerintahan baru SBY akan berjalan tanpa oposisi. PDIP tidak secara tegas akan menjadi oposisi. Bahkan katanya tetap menunggu jatah menteri jika suatu saat dilakukan reshuffle kabinet. Parpol-parpol Islam semua mencari aman dengan bergabung dalam kabinet SBY bahkan terkesan ‘mengemis’ jabatan menteri. Penampatan para petinggi parpol dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II bisa menyebabkan 'impotensi' parpol dalam mengontrol kinerja pemerintahan. Sehingga dikhawatirkan tidak akan ada mekanisme check and balance atas pemerintahan yang berjalan. Hal ini bisa terlihat pada kasus Bank Century yang seolah mati suri karena melibatkan wakil presiden yang diusung oleh partai yang memiliki suara terbanyak di parlemen. Kini yang menjadi harapan untuk bisa menempatkan diri sebagai oposisi adalah masyarakat sipil dan media. Menurut saya salah satu yang bisa mengambil peran itu adalah para netter dan blogger Indonesia. Jumlah blogger Indonesia yang katanya sudah melebihi 1 juta orang. Sebagian besar blogger sepertinya memiliki kemampuan politik yang spektakuler. Indonesia merupakan negara ke-7 pengguna facebook terbanyak di dunia. Menurut data awal November 2009, jumlah pengguna Facebook di Indonesia adalah 11.759.980. Pengguna terbanyak ternyata berusia berusia lebih dari 35 tahun. Artinya para facebooker adalah sebagian besar adalah orang-orang yang sudah berpikir dewasa. Blogger dan para penghuni situs jejaring sosial bisa membentuk opini publik/media dan bisa menjadi satu kekuatan politik yang diperhitungkan. Beberapa waktu yang lalu kita melihat bagaimana peran blogger dalam kisruh politik di Iran dan bagaimana peran blogger dalam kasus Prita Mulyasari Vs RS Omni International. Kini muncul istilah baru 'parlemen online' untuk menyebut mereka yang menyuarakan aspirasi rakyat dan beroposisi secara online. Sejak pemilu legislatif dan presiden yang lalu, aksi menggalang dukungan dan mencari suara melalui media online terutama situs jejaring sosial sudah marak kita temukan. Namun nampaknya Kasus Cicak vs Buaya akan menjadi awal mula munculnya 'parlemen online' di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bentuk suara rakyat dalam meneriakkan aspirasi. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada parlemen yang mereka pilih sendiri untuk memperjuangkan aspirasi. Bahkan dalam perseteruan Polri dan KPK ada kesan suara parlemen bertentangan dengan suara mayoritas rakyat. Ada yang mengatakan bahwa 'parlemen online' bisa menjadi cikal bakal people power. Bila ternyata pemerintah dan parlemen tidak memenuhi harapan rakyat atau bahkan menindas rakyat, hal ini bisa saja menjadi kenyataan. Apakah parlemen online ini akan memiliki kekuatan yang sama dengan parlemen sungguhan? Setelah raker komisi III DPR dengan Polri beberapa saat yang lalu, banyak pihak yang mencibir pada parlemen. Malah ada yang mengatakan kalau facebookers lebih baik dari DPR. Semoga saja demikian. Tapi saya khawatir bahwa dalam kasus Cicak Vs Buaya ini, timbulnya suara para facebookers yang seolah punya kekuatan besar sebenarnya adalah efek plasebo dari kekuatan media (televisi dan pers) yang sangat intens menggiring opini publik untuk mendukung Bibit dan Chandra serta 'mengkerdilkan' POLRI. Jangan-jangan kekuatan sebenarnya malah masih berada di bawah parlemen jalanan. Tidak menutup kemungkinan jika suatu saat nanti pemerintah akan membungkam kekuatan online ini. Kemungkinan itu sangat besar. SBY sangat berpeluang untuk menjadi seorang diktator generasi ketiga setelah Soekarno dengan Demokrasi Terpimpin-nya dan Soeharto dengan Orde Baru-nya. SBY telah memiliki semua perangkat untuk menjadi seorang diktator. Kabinet jumbo tanpa oposisi, RRU Rahasia Negara dan RUU Pers bisa menjadi senjata ampuh untuk melumpuhkan kekuatan kecil seperti parlemen online. Tidak sulit bagi pemerintah untuk memblokir facebook, twitter bahkan semua akses online di negeri ini. Namun mungkin itu semua bisa terhambat oleh pribadi SBY yang harmoni, bersahabat, dan sinetrois. Tapi segala kemungkinan bisa terjadi.
