Penolakan Fraksi PDIP DI DPR RI terhadap Revisi UU Pemilu Merupakan Pilihan yang Rasional

 

Kekhawatiran tersebut menjadi cost yang besar bagi PDIP. Sedangkan secara rasional PDIP harusnya memilih pilihan yang lebih besar mendatangkan  benefit dibandingkan cost nya [7]. Pemilukada serentak pada 2024 ini ternyata lebih banyak memberikan benefit bagi PDIP[8]. Mulai dari tertahannya popularitas Anies Baswedan yang kemungkinan besar akan menjadi lawan pada Pilpres 2024. Karena Anies Baswedan akan mengakhiri jabatannya pada 2022. Artinya Anies akan kehilangan momentum selama 2 tahun lamanya padahal politik itu masalah ketepatan momentum[9]. Kemudian dengan ditundanya pilkada, akan banyak kursi kepala daerahyang mengalami kekosongan.

Kekosongan kursi kepala daerah ini akan di isi oleh seorang Pejabat (Pj) Kepala daerah yang akan dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pada kesampatan inilah PDIP sebagai partai terbesar di pemerintahan bisa mempengaruhi keputusan Presiden Jokowi dalam memilih para Pj tersebut[10]. Jika ini terjadi maka PDIP dapat menjadikan kadernya sebagai kepala daerah tanpa harus berjuang dalam Pilkada [11]. Hal ini akan sangat berpengaruh pada pemilu 2024. Biasanya Partai yang telah menguasai Pilkada sebelumnya akan memiliki posisi yang lebih baik pada Pemilu Berikutnya. 

Secara Rasional wajar Fraksi PDIP menolak Revisi Undang-Undang Pemilu N0.7 Tahun 2017. Karena jika Revisi dilakukan maka Pilkada akan dinormalisasi tetap dilaksanakan pada 2022 dan 2023. Dengan begitu Anies Baswedan sebagai pesaing terkuat PDIP pada Pilpres 2024 akan terus mendapat panggung dengan adanya Pilkada DKI Jakata 2022. Ini akan mejadi beban yang berat bagi PDIP pada Pemilu 2024. PDIP akan lebih banyak mendapatkan benefit jika Pemilu dilakukan serentak pada tahun 2024.

Salah satu benefit yang didapat yaitu Anies Baswedan akan kehilangan momentum politik selama 2 tahun karena masa jabatannya akan habis pada 2022. Ini berbanding terbalik dengan PDIP yang akan terus mendapatkan banyak momentum politik sampai 2024. Karena PDIP sebagai The Ruling Party bisa saja mendapatkan hak istimewa untuk menempatkan kadernya sebagai Pj kepala daerah yang mengalami kekosongan karena Pj kepala daerah akan dipilih sendiri oleh Presiden Jokowi. Artinya 2024 semua momentum politik akan tertuju pada seorang Presiden Jokowi beserta orang-orang dilingkarannya saja. PDIP sebagai kelompok yang paling berpengaruh dalam lingkaran Presiden Jokowi akan mendapat keuntungan yang sangat besar pada Pemilu serentak 2024.

DAFTAR PUSTAKA

 

de Jonge, J. (2012).  Rethinking Rational Choice Theory. Palgrave Macmillan, London.

Muchtarom, M. (2012). Fenomena Pemilukada, Etika Politik dan Nilai Moral Kekuasaan. PKn Progresif, 7(1).

Rosidin, R. (2015) Analisis Teori Pilihan Rasional Terhadap Madrasah Transformasi. Madrasah , 7 (2).

Satrio, H. B., Mursitama, T. N., Pradipto, Y. D., & Alamsjah, F. (2021). HOW SOCIAL MEDIA ACTIVITY AS A MODERATING VARIABLE INFLUENCED MOMENTUM AND POLITICAL CAREER. Psychology and Education Journal, 58(2).