Kebijakan subsidi energi merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang paling kontroversial. Di satu sisi, subsidi energi bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi masyarakat miskin dari kenaikan harga energi. Di sisi lain, subsidi energi juga seringkali dianggap tidak efektif dan efisien, serta berpotensi merugikan keuangan negara.
Dari sisi keadilan, subsidi energi di Indonesia dinilai belum sepenuhnya adil. Hal ini karena subsidi energi dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin. Padahal, seharusnya subsidi energi lebih difokuskan kepada masyarakat miskin agar mereka tidak terbebani oleh kenaikan harga energi.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada tahun 2023, jumlah penerima subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) mencapai 125,2 juta orang, sedangkan jumlah penerima subsidi listrik mencapai 37,4 juta rumah tangga. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil dari penerima subsidi tersebut yang tergolong sebagai masyarakat miskin.
Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa hanya 21,3% rumah tangga miskin yang menerima subsidi listrik. Sementara itu, 78,7% rumah tangga miskin tidak menerima subsidi listrik.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa subsidi energi di Indonesia belum sepenuhnya adil karena dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat kaya.
Selain dari sisi keadilan, subsidi energi di Indonesia juga dinilai belum sepenuhnya efisien. Hal ini karena subsidi energi seringkali tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat kaya yang juga menerima subsidi energi, padahal mereka tidak membutuhkannya. Akibatnya, subsidi energi menjadi beban keuangan negara yang semakin besar.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada tahun 2023, anggaran subsidi energi mencapai Rp 526,3 triliun. Angka ini setara dengan 2,4% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Anggaran subsidi energi yang besar tersebut seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun, karena subsidi energi tidak tepat sasaran, manfaat subsidi tersebut tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat miskin.
Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan hasil analisis, berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi subsidi energi di Indonesia:
- Penargetan subsidi energi berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu menggunakan data yang akurat untuk menentukan kelompok masyarakat mana yang berhak menerima subsidi energi.
Pemerintah dapat menggunakan data dari BPS untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Data ini dapat digunakan untuk menentukan kelompok masyarakat miskin yang berhak menerima subsidi energi.
Untuk meningkatkan akurasi data, pemerintah dapat melakukan survei secara berkala untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Survei ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, kuesioner, atau metode lainnya.
- Penetapan harga subsidi energi yang lebih realistis. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap harga subsidi energi agar lebih mendekati harga keekonomiannya.
Pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap harga subsidi energi dengan mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, harga gas alam, dan harga listrik.
Harga subsidi energi yang lebih realistis akan mendorong masyarakat untuk menggunakan energi secara efisien. Hal ini akan mengurangi beban keuangan negara dan meningkatkan daya beli masyarakat.
- Peningkatan upaya pengawasan dan pengendalian subsidi energi. Pemerintah perlu meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian subsidi energi agar penyaluran subsidi tersebut tepat sasaran.
Pemerintah dapat meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian subsidi energi dengan menggunakan teknologi informasi. Teknologi ini dapat digunakan untuk memantau penyaluran subsidi energi secara real time.
Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mengawasi penyaluran subsidi energi. Masyarakat dapat melaporkan penyalahgunaan subsidi energi kepada pemerintah.
Rekomendasi kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan kebijakan subsidi energi yang lebih adil dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kebijakan subsidi energi merupakan kebijakan yang penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi masyarakat miskin dari kenaikan harga energi. Namun, kebijakan subsidi energi di Indonesia perlu dikaji ulang agar lebih adil dan efisien.
Rekomendasi kebijakan yang telah disebutkan di atas diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan subsidi energi yang lebih baik di masa depan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
