Indonesia Sebagai Negara Hukum

Taufan mengatakan, dirinya hanya punya waktu dua bulan lagi di Komna HAM. Namun, dia tetap menindaklanjuti kasus Munir.

"Waktuku tinggal dua bulan lagi, tapi kemarin teman-temanku memintaku menjadi anggota tim, aku bilang insya Allah aku ingin menjadi anggota tim. Padahal sebelumnya aku hanya punya waktu dua bulan lagi. Temukan kebenarannya. ..dan keadilan bagi saudara Munir," jelasnya. Taufan kemudian mengatakan, sebelumnya Komnas HAM tidak bisa mengakui suatu kasus sebagai pelanggaran HAM berat tanpa membentuk kelompok ad hoc. Namun tim sementara akhirnya terbentuk.

"UU Nomor 26 Tahun 2000 mengatakan Komnas HAM tidak bisa mengakui suatu perkara sebagai pelanggaran HAM berat tanpa membentuk kelompok ad hoc. Jadi sekarang kita sudah membentuk kelompok ad hoc, ada dua orang dari komisioner Komnas HAM, saya dan s- Ibu Sandrayati Moniaga kemarin dicalonkan pada sidang paripurna," ujarnya Taufan meminta dukungan semua pihak untuk mencari keadilan atas meninggalnya Murnir. Ia juga menegaskan, Komnas HAM tidak anti kritik. "Sekali lagi saya mohon dukungan teman-teman, ikut bersama kami membela keadilan. Kami tidak kebal terhadap kritik, kami tidak anti kritik, sekeras apapun kritik teman-teman, kami anggap itu sebagai vitamin dalam perjuangan kami. untuk hak asasi manusia di Indonesia", tutupnya.

Kita ingat bahwa Munir, seorang aktivis hak asasi manusia, meninggal pada tanggal 7 September 2004 di Penerbangan Garuda GA-974 dalam perjalanan ke Amsterdam untuk melanjutkan studi masternya.

Institut Forensik Belanda (NFI) membuktikan bahwa Munir meninggal karena dosis arsenik yang fatal. Pembunuhan Munir diduga terjadi dengan cara meracuni makanannya.

dari kutipan di atas, kita semakin memahami betapa pentingnya sebuah negara di bangun dan di jalankan berdasarkan hukum, agar semua mendapatkan keadilan sesuai apa yang di katakana oleh A.V Dicey yaitu "Equality before the law" (persamaan dalam hukum), yaitu setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Tidak ada perbedaan penerapan hukum antara pejabat dengan rakyat.