2. Dalam pembuatan regulasi, perlu dilibatkan semua pihak yang berkepentingan dan ditingkatkan partisipasi publik. Keterlibatan masyarakat dapat membantu mewujudkan regulasi yang mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat secara menyeluruh serta dapat membantu menemukan solusi yang seimbang dan adil.
3. Perlu adanya transparansi dalam pengelolaan akun politik dan iklan politik di media sosial dapat membantu pengguna memahami siapa yang berbicara dan apa tujuan dari pesan yang disampaikan.
4. Memberikan pendidikan dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang cara mengidentifikasi informasi yang tidak akurat atau manipulatif dapat meningkatkan kritisitas dalam mengonsumsi konten politik.
5. Perlu kerja sama yang erat dan jelas antara platform media sosial dan pemerintah dalam mengidentifikasi, memoderasi, dan menghapus konten yang melanggar aturan dapat menjadi langkah yang efektif.
6. Menjatuhkan sanksi yang tegas bagi individu atau kelompok yang melanggar aturan kampanye digital dapat menjadi deterrent yang kuat.
Langkah-langkah Implementasi
1. Pembentukan Otoritas Regulasi Digital
Membentuk badan independen yang fokus pada regulasi kampanye digital, memastikan bahwa aturan yang diterapkan sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Pendidikan Publik
Mengadakan kampanye pendidikan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, membantu mereka mengidentifikasi konten yang tidak benar dan memahami pentingnya partisipasi yang cerdas dalam diskusi politik.
3. Penegakan Hukum yang Ketat
