1. Netralitas birokrasi: Acara ini mempertanyakan kembali konsep netralitas birokrasi yang seharusnya melayani seluruh masyarakat tanpa memandang afiliasi politik.
2. Tekanan pada pegawai negeri: Muncul kekhawatiran bahwa pegawai yang tidak mendukung Golkar bisa menghadapi konsekuensi negatif dalam karir mereka.
3. Penggunaan fasilitas negara: Penggunaan waktu kerja dan fasilitas pemerintah untuk kegiatan politik partai menuai kritik dari berbagai pihak.
4. Intimidasi terselubung: Beberapa pengamat melihat acara semacam ini sebagai bentuk intimidasi halus terhadap pemilih, terutama yang bekerja di lingkungan pemerintahan.
5. Penguatan kultur patron-klien: Praktek ini dianggap memperkuat budaya patron-klien dalam politik Indonesia, di mana loyalitas personal lebih dihargai daripada profesionalisme.
Refleksi Historis
Melihat kembali peristiwa Apel Siaga ini memberikan gambaran menarik tentang dinamika politik Indonesia di penghujung era Orde Baru. Beberapa poin refleksi yang dapat diambil:
1. Dominasi Golkar: Acara ini menunjukkan betapa kuatnya cengkeraman Golkar atas struktur pemerintahan, sekaligus menggambarkan tantangan berat yang dihadapi partai oposisi.
2. Kultur politik: Penekanan pada loyalitas dan mobilisasi massa mencerminkan kultur politik yang masih sangat paternalistik dan top-down.
3. Dilema reformasi: Meskipun tekanan untuk reformasi meningkat, pemerintah masih mengandalkan metode lama dalam mengamankan kekuasaan.
4. Peran media: Minimnya kritik terbuka terhadap praktek semacam ini di media massa menunjukkan terbatasnya kebebasan pers saat itu.
5. Bibit perubahan: Di balik demonstrasi kekuatan ini, sesungguhnya telah tumbuh bibit-bibit perubahan yang akhirnya meledak dalam gerakan reformasi 1998.
