Jujur, akhir akhir ini saya mengalami kegalauan atas kondisi politik di negeri kita saat ini. Bagaimana tidak, kasus – kasus yang bermunculan belakangan ini telah membuat suasana politik di Indonesia berkecamuk, bahkan permasalahan tidak hanya dikalangan politisi saja, melainkan telah menyebar keseluruh rakyat. Yang akhirnya mendorong rakyat untuk ambil serta didalam permasalahan ini, yang sayangnya, disaat sebagian dari rakyat  memilih untuk mendukung kebenaran, sebagian yang lain memilih untuk memanas-manasi kondisi politik yang ada.
Untuk mengambil langkah yang tepat pada masa-masa ini, kita harus melihat permasalahan yang ada dari berbagai perspektif. Perlu diketahui, ada empat lembaga negara yang terlibat langsung: Presiden, DPR, Polri dan KPK.
Yang pertama, Presiden. Pada 9 Januari lalu, Budi dicalonkan sebagai Kapolri oleh Presiden. Pada 13 Januari, KPK menetapkan Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu sebagai tersangka. Sementara itu Komisi III DPR secara aklamasi menerima Budi Gunawan sebagai calon kepala kepolisian RI setelah dinyatakan lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan. Dengan begini, Presiden diwajibkan untuk melantik BG yang sedang terdakwa. Permasalahannya, kalau Presiden melantik BG maka dapat dipastikan rakyat dan KPK akan menentangnya. Dan kalau pula Presiden batal melantik BG maka DPR akan dengan mudah untuk ‘memakzulkan’ Jokowi disebabkan tidak dijalankannya keputusan yang telah disepakati di DPR.
Jadi kalau dipetakan, posisi Presiden berada disatu sisi (belum memiliki keputusan akan pelantikan BG), sedangkan KPK dan rakyat berada di satu sisi yang berbeda (menolak pelantikan BG) dan disisi lain terdapat DPR dan POLRI (mendesak pelantikan BG).
Kalau diteliti, peta yang saya gambarkan barusan itu sangat bebahaya. Karena apabila Presiden memutuskan untuk melantik BG, maka kemungkinan besar yang akan terjadi adalah pemberontakan besar-besaran disebabkan majoritas rakyat dan mahasiswa yang sangat menentang keputusan ini.
Namun, apabila Presiden membatalkan pelantikan BG, maka dimungkinkan DPR akan bekerjasama dengan POLRI untuk memakzulkan Presiden. Bukan apa-apa, walaupun BG tersangka kesatuan POLRI tetap mendukung, dan ditambah DPR yang akan meminta penjelasan terkait pembatalan pelantikan. Hal ini akan memperkeruh keadaan.
Justru menurut segelintir pemikir DPR tetap masih bisa mengimpeacment Jokowi walaupun dia telah melantik BG. Kenapa?, Karena Presiden telah memilih TERSANGKA. Dan inilah intrik politik yg sulit diprediksi namun mudah untuk ditafsirkan secara bebas.
Tapi yang terpenting adalah, kewajiban kita untuk mendukung penuh hal-hal yang menurut kita benar, dan kita tidak boleh memberikan kesempatan sedetikpun untuk kelompok-kelopok yang ingin mengacaukan negeri ini. Kalaupun nanti BG dilantik atau batal dilantik kita harus memperjuangkan suara kita dengan catatan untuk tidak anarkis. Dan yang pastinya setelah ini kita harus bisa pastikan bahwa KPK akan tetap bekerja secara leluasa tanpa adanya tekanan dari pihak -pihak tertentu.
Untuk baca lebih lanjut:
https://muhammadhaykall.wordpress.com/
