Duta Wisata sebagai Wajah untuk Mengatasi Penurunan Sektor Pariwisata

Pandemi Covid-19 telah menggemparkan dunia, dan Indonesia adalah salah satunya. Indonesia memerangi Covid-19 dengan mengubah kebijakan karantina wilayah (lockdown) menjadi pembatasan sosial massal (PSBB) lokal berdasarkan tingkat keparahan provinsi, kabupaten, atau kota. Pandemi menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.

Berbagai aktivitas perekonomian mulai dari sektor pariwitasa hingga perdagangan terpaksa harus menutup usahanya dan merumahkan para karyawannya. Hal ini juga mendukung peraturan pemerintah untuk menerapkan social distancing (Dwina, 2020). 

Cara ini tentu memberi dampak langsung terhadap perekonomian bangsa, karena akan banyak pengurangan aktivitas bekerja di luar rumah. Misalnya, berbagai pusat perbelanjaan memutuskan untuk menutup sementara operasionalnya, sehingga pendapatan otomatis menurun. Sejumlah hotel di daerah-daerah wisata seperti Bali, Jakarta, dan Yogyakarta Surabaya ditutup. 

Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi langkah efektif bagi perusahaan untuk mengurangi kerugian perusahaan yang semakin bertambah (Syaharuddin, 2020). 

Hal ini bertujuan agar tidak terjadi interaksi antar satu dengan lainnya. Interaksi seperti itu mendominasi pandangan jika terjadi benturan kepentingan antara individu dengan kelompok kepentingan. Interaksi sosial hanya terjadi antara para pihak dalam peristiwa reaksi ke dua sisi. 

Interaksi sosial tidak terjadi jika orang memegang langsung hubungan dengan sesuatu yang tidak mempengaruhi sistem sosial sebagai akibat dari hubungan tersebut. 

Oleh karena itu Pemerintah menerapkan pembatasan sosial untuk mengurangi interaksi dan campur baur pada masyarakat dalam rangka pemutusan rantai penyebaran covid-19 (Dwina, 2020).

Sektor pariwisata sangat erat kaitannya dengan sektor ekonomi. Banyak orang yang hidupnya bergantung kepada dua sektor tersebut. Menurunnya sektor pariwisata mengakibatkan penambahan jumlah pengangguran, menurunnya pemasukan jasa travel, bahkan bangkrutnya usaha di sektor pariwisata. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021), terdapat penurunan jumlah wisatawan yang cukup signifikan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. 

Total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,02 juta kunjungan. Apabila kita bandingkan dengan tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara turun sebesar 75,03 persen. 

Devisa sektor pariwisata merupakan pendapatan negara yang berasal dari kunjungan wisatawan. Berdasarkan data di atas, devisa sektor pariwisata pada 2019 adalah 16,9 miliar dolar AS sementara pada 2020 adalah 3,2 miliar dolar AS. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 81 persen. 

Penurunan devisa ini sangat berpengaruh dengan perekonomian negara. Hal tersebut disebabkan karena sektor pariwisata berperan sebagai penghasil devisa untuk memperoleh barang modal yang digunakan dalam proses produks dan pengembangan pariwisata menstimulus investasi di bidang infrakstruktur.

Pemerintah juga meluncurkan program Cleanliness, Health, Safety, And Environmental Sustainability (CHSE) yang merupakan bagian dari program Indonesia Care/I Do Care. 

Program tersebut dirilis demi mempersiapkan kemampuan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menerapkan prinsip-prinsip kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam setiap aspek kegiatannya. 

Sertifikasi CHSE merupakan sebuah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Produk Pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan. Sertifikat CHSE tersebut berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil penilaian ulang.

Berbagai cara telah diupayakan untuk memaksimalkan sektor pariwisata. Mulai dari Bantuan Intensif Pemerintah (BIP), Program Bangga Berwisata di Indonesia, dan Dana Hibah Pariwisata. Sebaiknya cara memaksimalkan sektor pariwisata dimulai dari hal yang paling mendasar. 

Cara tersebut bisa dimulai dengan menggunakan Duta Wisata. Sebagian orang berpikir ini adalah cara yang tidak praktis, walaupun sebenarnya efektif. Duta Wisata dapat dipilih dari Influencer yang memiliki pemahaman terkait sektor wisata. Hal tersebut dapat efektif karena masyarakat kerap kali mengikuti anjuran-anjuran yang diberikan oleh orang-orang terkenal. 

Hal tersebut disebut sebagai konformitas. Menurut Myers (2010), konformitas bukan sekadar berperilaku seperti orang lain, namun juga dipengaruhi oleh bagaimana orang lain berperilaku. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konformitas yaitu: pengaruh dari orang-orang yang disukai; kekompakan kelompok; ukuran kelompok, konformitas akan meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok; dan norma sosial deskriptif dan norma sosial injungtif.

Lain dari penjelasan di atas, penunjukkan Duta Wisata perlu melalui proses perencanaan sosial yang matang. Penunjukkan tersebut harus memenuhi 9 poin syarat dalam perencanaan sosial. 

Perencanaan ini juga masuk ke dalam konteks pembangunan, artinya berkaitan sebagai dasar untuk pemerintah menjalankan agenda-agenda pembangunan yang sudah dirumuskan sebelumnya yang terdiri dari berbagai sektor. 

Perencanaan ini juga perlu melalui proses analisis kebijakan. Pemerintah harus mengkaji aspek-aspek dampak sosial yang terjadi. Pemerintah harus memastikan tidak adanya dampak negatif dari keputusan ini. Sehingga perencanaan sosial yang terjadi sesuai dengan tujuan awalnya.

Alasan mengapa penulis sebagai Mahasiswa Sosiologi FIS UNJ mengusulkan penunjukkan Duta Wisata didasari oleh pengangkatan Duta MPR RI. Terlebih, di zaman digitalisasi seperti sekarang, pengangkatan Duta Wisata melalui influencer dapat memberikan pengaruh yang cukup besar. Influencer tentunya memiliki banyak pengikut di berbagai sosial media mereka. 

Jika kita mengacu pada teori konformitas, tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah wisatawan nantinya. Pemilihan Duta Wisata juga perlu memberikan syarat-syarat tertentu. 

Syarat-syarat ini yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pemilihan. Dengan adanya Duta Wisata, diharapkan akan menimbulkan efek positif terhadap sektor pariwisata Indonesia.

Ditulis Oleh : Muhammad Ghifary Anwar (Mahasiswa Sosiologi FIS UNJ) 

Daftar Pustaka

Kurniasih, P. E. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak.

Dwina, I. (2020). Melemahnya Ekonomi Indonesia Pada Sektor Pariwisata Akibat Dampak Dari Pandemi Covid-19.

Auliya, F. & Firdaus. (2021). Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Analisis Dampak Covid-19 Pada Sektor Wisata Dan Perekonomian Desa Karanggrejo, Dusun Dlopo, Kabupaten Kediri.

Asmorowati, R. & Widarjono, A. (2016). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Studi Kasus Di Bali, Diy, Ntb Dan Sumut.

Yakup, P. A. & Haryanto T. (2019). Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.

Syaharuddin, S., Susanto, H., & Putra, M. A. H. (2020). Portrait of Community Economic Activities in The River as a Learning Resources on Social Studies With Local Culture-Based. The Innovation of Social Studies Journal.