Penurunan devisa ini sangat berpengaruh dengan perekonomian negara. Hal tersebut disebabkan karena sektor pariwisata berperan sebagai penghasil devisa untuk memperoleh barang modal yang digunakan dalam proses produks dan pengembangan pariwisata menstimulus investasi di bidang infrakstruktur.
Pemerintah juga meluncurkan program Cleanliness, Health, Safety, And Environmental Sustainability (CHSE) yang merupakan bagian dari program Indonesia Care/I Do Care.Â
Program tersebut dirilis demi mempersiapkan kemampuan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menerapkan prinsip-prinsip kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam setiap aspek kegiatannya.Â
Sertifikasi CHSE merupakan sebuah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Produk Pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan. Sertifikat CHSE tersebut berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil penilaian ulang.
Berbagai cara telah diupayakan untuk memaksimalkan sektor pariwisata. Mulai dari Bantuan Intensif Pemerintah (BIP), Program Bangga Berwisata di Indonesia, dan Dana Hibah Pariwisata. Sebaiknya cara memaksimalkan sektor pariwisata dimulai dari hal yang paling mendasar.Â
Cara tersebut bisa dimulai dengan menggunakan Duta Wisata. Sebagian orang berpikir ini adalah cara yang tidak praktis, walaupun sebenarnya efektif. Duta Wisata dapat dipilih dari Influencer yang memiliki pemahaman terkait sektor wisata. Hal tersebut dapat efektif karena masyarakat kerap kali mengikuti anjuran-anjuran yang diberikan oleh orang-orang terkenal.Â
Hal tersebut disebut sebagai konformitas. Menurut Myers (2010), konformitas bukan sekadar berperilaku seperti orang lain, namun juga dipengaruhi oleh bagaimana orang lain berperilaku.Â
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konformitas yaitu: pengaruh dari orang-orang yang disukai; kekompakan kelompok; ukuran kelompok, konformitas akan meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok; dan norma sosial deskriptif dan norma sosial injungtif.
Lain dari penjelasan di atas, penunjukkan Duta Wisata perlu melalui proses perencanaan sosial yang matang. Penunjukkan tersebut harus memenuhi 9 poin syarat dalam perencanaan sosial.Â
Perencanaan ini juga masuk ke dalam konteks pembangunan, artinya berkaitan sebagai dasar untuk pemerintah menjalankan agenda-agenda pembangunan yang sudah dirumuskan sebelumnya yang terdiri dari berbagai sektor.Â
Perencanaan ini juga perlu melalui proses analisis kebijakan. Pemerintah harus mengkaji aspek-aspek dampak sosial yang terjadi. Pemerintah harus memastikan tidak adanya dampak negatif dari keputusan ini. Sehingga perencanaan sosial yang terjadi sesuai dengan tujuan awalnya.
