Masih terasa bagaimana Indonesia pernah menjadi negara dengan swasembada pangan di era Presiden Soeharto. Saat itu, negara tidak perlu mengimpor beras, bawang, cabai, dan lainnya untuk kebutuhan dalam negeri. Luasnya lahan pertanian yang mencapai 7000 hektare membuat negara tetangga iri dengan potensi yang dimiliki negeri ini.
Namun, saat ini sepertinya swasembada pangan sudah menjadi mitos belaka. Kegemaran pemerintah mengekspor bahan pangan membuat petani lokal makin tersisihkan dengan murahnya produk luar negeri. Bahkan di beberapa event, permintaan pangan tidak diimbangi dengan ketersediaan barang yang mengakibatkan harga melonjak tinggi.
Masalah pangan ini menjadi perhatian banyak kalangan, beberapa kali pemerintah bekerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk memecahkan masalah pangan.
“Bangsa yang kuat adalah bangsa yang swasembada pangan," begitulah pernyataan Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.
Pria yang akrab disapa HT ini menegaskan pentingnya peran petani dalam mengembangkan potensi agraria di Indonesia dalam misi mengembalikan swasembada pangan. Namun, yang terjadi saat ini adalah profesi petani tidak lagi disukai rakyat karena profesi ini tidak cukup menjanjikan dalam hal kesejahteraan. Alhasil, tanah yang luas dan gembur di Indonesia banyak terabaikan karena para petani lebih memilih menjadi tukang ojeg, kuli, dan lainnya.
Oleh karena itu, HT menilai pemerintah harus memfokuskan perhatiannya pada sektor pertanian. Sebagai negara agraris, tentu pemerintah harus hadir memfasilitasi petani agar kembali bercocok tanam dan menjamin kesejahteraan petani dengan memberikan jaminan penghasilan yang memadai, menjamin kesehatan petani, dan menjamin kebutuhan lain yang bersifat premier.
Masalah lain yang kerap dihadapi petani adalah tidak memiliki lahan tani sendiri dan hanya menjadi buruh di lahan pemilik lahan. Selain itu, masalah permodalan juga yang paling sering ditemui, dimana petani tidak bisa membeli bibit, pupuk, dan perkakas karena tida memiliki dana. Oleh karena itu, harus ada program pro petani yang mengakomodir kebutuhan petani, salah satunya dengan memberikan akses modal yang mudah untuk para petani dan membukakan lahan tani.
Dengan memiliki lahan, modal, jaminan kesehatan, dan penghasilan yang layak, rasanya gairah petani untuk membawa cangkulnya ke sawah akan kembali. Jangan sampai tanah subur Indonesia berubah menjadi perumahan real estate, gedung perkantoran, dan mall mewah,
Mari bersama kita wujudkan swasembada pangan #savePetani #saveIndonesia
