Mohon tunggu...
Muhammad Faizal
Muhammad Faizal Mohon Tunggu... Mahasiswa - Orang Nomaden

Cuma orang yang doyan ngopi

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

E-KTP Primitif: "Kami Berdilema untuk Maju"

3 Agustus 2021   09:53 Diperbarui: 3 Agustus 2021   12:25 627
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik || Sumber: Dokumentasi Pribadi.

Tapi yah keadaan ternyata berkata lain, fotokopi KTP masih diharapkan perannya untuk mengurus berbagai macam berkas kependudukan. Terdapat satu contoh kasus yang terjadi ketika proses pemberkasan vaksinasi di suatu daerah Jawa Barat. 

Terdapat lebih dari satu orang yang NIK nya ternyata digunakan oleh orang lain, masih banyak orang yang menyamapikan keluhan karena alamat yang terdapat pada kartu vaksin nya salah - padahal sudah sesuai dengan apa yang tertera di sistem maka otomatis sama seperti yang tertera di KTP, dan banyak data pribadi masyarakat yang ternyata tidak sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang seperti alamat domisili, dan sebagainya. 

Maka tidak heran ketika beberapa instansi mensyaratkan agar fotokopi KTP dilampirkan karena validitas dan relevansi data masing-masing E-KTP masyarakatnya pun diragukan. 

Dilematis memang. Ketika terdapat niatan untuk menjadi lebih baik lagi ternyata kita belum siap untuk melakukan nya. Makna elektronik pada KTP ternyata belum sepenuhnya kita implementasikan dengan baik. Permasalahan yang sebelumnya saya terangkan dapat dipandang dari dua sisi baik dari sisi masyarakat ataupun pemerintahan. 

Entah karena rumitnya prosedur pemberkasan di Indonesia atau terdapat faktor lain yang jelas menurut saya belum adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga permasalahan seperti NIK untuk dua orang berbeda dan sebagainya masih sering dijumpai pada beberapa instansi pemerintah.

Hal ini yang membuat kita berdilema untuk melakukan digitalisasi demi mekanisme prosedural yang lebih efisien. Perlu adanya konsistensi dan komunikasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat karena mungkin masih terdapat berbagai kekurangan di berbagai lini. 

Berbagai pemberkasan yang sifatnya administratif tidak bisa disepelekan karena data-data tersebut yang akan dimaksimlkan untuk beberapa urusan kependudukan.

Semoga komunikasi yang baik dalam menyampaikan informasi akurat kepada masyarakat dapat dilakukan lebih baik lagi, demi wacana big data sebagai data center Negara Indonesia demi efisiensi kepenguruan berkas kependudukan yang lebih baik lagi.

Selamat Pagi :)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun