Pengelolaan keuangan negara adalah elemen vital dalam menciptakan stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, keuangan publik Islam menawarkan pendekatan unik berbasis nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan solidaritas sosial. Pendekatan ini sangat relevan terutama di negara-negara berkembang yang menghadapi tantangan besar seperti ketimpangan sosial-ekonomi, ketergantungan pada utang berbunga tinggi, dan korupsi. Dengan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial (al-adl), distribusi kekayaan yang merata, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, keuangan publik Islam memberikan landasan yang kokoh untuk kebijakan belanja negara yang inklusif dan berkelanjutan.
*Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam
Keuangan publik Islam didasarkan pada tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan umum (maslahah). Ini berarti bahwa pengeluaran negara harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur. Prinsip ini sejalan dengan semangat syariah yang menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam kebijakan publik.
Selain itu, keuangan publik Islam menekankan prinsip efisiensi dan menghindari pemborosan (israf). Dalam praktiknya, setiap alokasi anggaran harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi kekayaan. Larangan terhadap riba (bunga) dalam keuangan Islam juga menciptakan kerangka kerja unik yang mendorong penggunaan instrumen pembiayaan berbasis aset nyata, seperti sukuk (obligasi syariah).
Sukuk telah menjadi alat penting dalam pembiayaan berbagai proyek infrastruktur strategis di banyak negara, termasuk jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Selain itu, dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf memberikan peluang besar untuk mendanai program-program sosial yang berfokus pada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Dengan pengelolaan yang baik, instrumen ini dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kesejahteraan yang merata.
*Pengeluaran Negara yang Berbasis Kesejahteraan
Keuangan publik Islam memberikan perhatian besar pada pengeluaran negara yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara langsung. Ini melibatkan alokasi anggaran untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendidikan, misalnya, dianggap sebagai investasi jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Di sektor kesehatan, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk memperluas akses layanan kesehatan berkualitas, terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Selain itu, anggaran dapat digunakan untuk mendukung program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai, subsidi kebutuhan pokok, dan program pemberdayaan ekonomi.
Dalam keuangan Islam, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) juga menjadi prioritas utama. Dengan menyediakan pinjaman berbasis syariah tanpa bunga atau hibah produktif, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi negara.
Pembangunan infrastruktur berkelanjutan juga menjadi fokus penting dalam keuangan publik Islam. Dengan menggunakan sukuk sebagai sumber pembiayaan, pemerintah dapat membangun infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang kuat adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
*Tantangan Implementasi Keuangan Publik Islam
