Mohon tunggu...
Muhammad Fadhil Mushlih
Muhammad Fadhil Mushlih Mohon Tunggu... Mahasiswa - universitas muhammadiyah sukabumi program studi ilmu administrasi publik

Administrasi Publik

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Analisis Dampak Wacana Diberlakukannya Kebijakan Penghapusan BBM Premium dan Pertalite di Tahun 2022

22 Juni 2022   13:42 Diperbarui: 22 Juni 2022   13:46 312
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Wacana penghapusan BBM premium dan pertalite ini sudah di rencanakan oleh pemerintah pada tahun 2021 kemarin. Wacana diberlakukannya penghapusan BBM ini akan dilakukan secara bertahap. Dengan adanya kebijakan ini, tentu saja pasti akan menimbulkan suatu dampak dan juga kontra dari masyarakat pengguna premium dan pertalite. Kebijakan ini secara tidak langsung akan membawa perubahan besar dalam sektor transportasi, yang mana sektor transportasi ini terutama transportasi darat yang merupakan konsumsi terbesar dalam penggunaan bahan bakar minyak terutama premium dan pertalite.

Selain dari pada itu, wacana diberlakukannya kebijakan ini juga akan membawa dampak terhadap inflasi terhadap bahan-bahan pokok makanan. Hal tersebut sebagai akibat jika wacana tersebut diberlakukan, maka secara otomatis kegiatan transportasi mau tidak mau harus menggunakan bahan bakar yang ada seperti pertamax dan pertamax turbo meski tidak semua kendaraan menggunakan bahan bakar tersebut tapi untuk saat ini kendaraan transportasi di indonesia lebih dominan menggunakan bahan bakar tersebut. 

Harga bahan bakar jenis pertamax dan pertamax turbo tentu memiliki harga yang lebih mahal dibanding premium dan pertalite, sehingga apabila kegiatan transportasi kendaraan dan logistik menggunakan bahan bakar yang lebih mahal, otomatis harga jasa atau ongkos juga akan mengalami kenaikan. hal tersebutlah yang akan menyebabkan kenaikan harga (inflasi) terhadap bahan-bahan pokok makanan yang saat ini dominan mengandalkan jasa logistik transportasi darat.

Maka dari itu, pemerintah harus lebih bijaksana dalam membuat dan menetapkan sebuah kebijakan, karena yang akan merasakan dan terkena dampak diberlakukannya suatu kebijakan yaitu seluruh kalangan masyarat. Sebelum kebijakan ini diberlakukan, akan sangat lebih baik jika pemerintah melakukan riset ataupun sejenisnya terlebih dahulu sehingga pada nantinya saat sebuah kebijakan diberlakukan antara pemerintah dan masyarakat tidak terjadi konflik dan hal yang tidak diinginkan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun