Sistem Demokrasi dalam Pemerintahan di Indonesia dari Waktu ke Waktu

Sebagai warga negara Indonesia, kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan kata demokrasi yang sering terdengar ditelinga kita. Bahkan secara tanpa kita sadari, kita sendiri juga telah sering menerapkan budaya demokrasi ini dalam lingkungan keluarga kita, contohnya adalah yaitu ketika kita merencanakan liburan bersama keluarga. Biasanya dalam menentukan destinasi wisata yang akan dikunjungi untuk liburan.

Pasti kita akan menggunakan cara pengambilan pendapat untuk mengetahui destinasi wisata apa yang paling ingin dikunjungi oleh mayoritas anggota keluarga, atau bahkan, dengan melakukan hal sederhana seperti menghormati setiap anggota keluarga, itu sudah termasuk ke dalam penerapan budaya demokrasi di lingkungan keluarga.

Sebelum membahas lebih jauh tentang demokrasi, kita harus tahu terlebih dahulu, apa sih pengertian dari demokrasi itu?. Demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu 'demos' dan 'kratos'. Jika pengertian dari dua kata ini kita gabungkan, maka artinya adalah 'kekuasaan rakyat'. 

Dengan kata lain, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat dan ikut serta untuk berperan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan, bukan berarti rakyat berkuasa atas pemerintah. 

Adapun munculnya Demokrasi di Indonesia, bermula pada awal abad ke-20. Pada masa ini, Indonesia masih dijajah oleh bangsa Belanda dan pemikiran tentang demokrasi modern dari barat sudah mulai masuk ke Indonesia, yang dibawa oleh anak-anak muda dan mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Eropa, mereka banyak membaca buku-buku tentang ide-ide demokrasi, mengikuti diskusi-diskusi terbuka tentang demokrasi tersebut. 

Adapun generasi pertama yang merasakan bagaimana indahnya demokrasi di negara-negara Eropa adalah Mohammad Hatta yang kelak menjadi Wakil Presiden Indonesia. Hatta belajar di Belanda dan menyerap berbagai ide-ide tentang demokrasi.

Adapun Demokrasi di Indonesia sudah banyak perkembangan yang dialami dari waktu ke waktu, berikut penjelasan dari perkembangan sistem demokrasi yang ada di Indonesia:

1. Demokrasi Parlementer (1945 - 1959)

Demokrasi parlementer ini dimulai tatkala Indonesia telah resmi menjadi negara yang merdeka dari penjajahan dan berlaku sebagai sistem pemerintahan dan kemudian berakhir pada tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan yang penting dalam pemerintahan.

Dalam hal ini parlemen memiliki hak dan wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun juga ada wewenang untuk menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam pendapat tidak percaya.

Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Mengingat lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi ala barat ini, telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik.

Pada masa demokrasi parlemen ini pula digelar acara pemilu yang pertama yaitu pada tahun 1955. Acara pemilu pada tahun 1955 itu mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih dari 30 partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan. Adapun hal-hal yang menarik dari pemilu pada tahun 1955 adalah tingginya kesadaran untuk berkompetisi dan bersaing secara sehat tanpa adanya kecurangan. 

2. Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965)

Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan, dimana segala kebijakan dan keputusan yang diambil beserta penerapannya, berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan.

Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959,yaitu ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Ciri yang paling menonjol dari konsep demokrasi terpimpin adalah adanya peran dan campur tangan seorang presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan pemimpin revolusi yakni Presiden Sukarno.

Namun pada masa demokrasi terpimpin ini, malah banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, seperti pembentukan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom), pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden dan lain sebagainya. 

3. Demokrasi Pancasila era Orde Baru (1965 - 1998)

Pada masa orde baru ini, sistem demokrasi yang diterapkan disebut dengan demokrasi pancasila yang punya visi utama yaitu melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan bernegara.

Namun walaupun demikian, pada masa ini, kmasih kerap terjadi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil atau curang, kekuasaan kehakiman (Yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen kehakiman, kurangnya jaminan dalam kebebasan mengemukakan pendapat sistem kepartaian yang otonom dan berat sebelah,dan marak terjadinya  kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). 

4. Demokrasi Reformasi (1998 - sekarang)

Era reformasi atau era setelah pemerintahan Presiden Suharto di Indonesia, yaitu dimulai pada tahun 1998, tepatnya ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal  21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, yaitu B.J. Habibie. 

Dengan berakhirnya rezim orde baru yang memegang kekuasaan selama 32 tahun ,maka lahirlah sebuah sistem demokrasi yang baru yang kita kenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi ini sendiri merupakan fase demokrasi yang sistemnya kembali ke prinsip dasar demokrasi, seperti diadakannya Pemilu secara langsung, kebebasan berpendapat dan mengkritik, Desentralisasi, hak-hak dasar warga negara yang lebih terjamin, dan lain sebagainya. 

Hingga saat ini Indonesia masih memakai sistem demokrasi yang dinamai dengan era Reformasi tersebut, namun tidak menutup kemungkinan dimasa yang akan datang, akan ada perubahan sistem demokrasi lagi, mengingat saat ini kebanyakan orang yang duduk dikursi jabatan hanya mencari harta dan kesenangan tanpa memperdulikan tanggung jawab yang dipikulnya, hal itu terbukti dengan maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh penjabat, yang mana pada kedudukannya mereka adalah wakil rakyat.