Mohon tunggu...
Muhammad Ervani
Muhammad Ervani Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat - Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat

Seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S-1 prodi Ekonomi Pembangunan di Universitas Lambung Mangkurat

Selanjutnya

Tutup

Ruang Kelas

Berbagai Dampak Positif dari Diberlakukannya Kebijakan Fiskal di Indonesia

16 Juni 2024   17:07 Diperbarui: 16 Juni 2024   17:09 146
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Berbagai Dampak Positif Dari Diberlakukannya Kebijakan Fiskal di Indonesia 

Kebijakan fiskal merupakan alat penting bagi pemerintah untuk mengarahkan perekonomian nasional. Di Indonesia, kebijakan fiskal yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki stabilitas makroekonomi. Beberapa ahli ekonomi Indonesia berpendapat bahwa sejumlah kebijakan fiskal yang telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dampak positif yang signifikan.

Peningkatan Belanja Infrastruktur

Salah satu kebijakan fiskal yang mendapat perhatian khusus adalah peningkatan belanja infrastruktur. Menurut Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan Indonesia, belanja infrastruktur yang meningkat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa anggaran untuk infrastruktur telah meningkat secara signifikan dari Rp 290,3 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 423,3 triliun pada tahun 2020 .

Dampak positif dari kebijakan ini terlihat pada peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan transportasi umum yang memudahkan mobilitas barang dan jasa. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menarik investasi asing, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Program Bantuan Sosial

Penerapan program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), juga merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang berdampak positif. Menurut Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, program ini berhasil menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia turun dari 11,13% pada Maret 2015 menjadi 9,22% pada September 2019 .

PKH, yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu seperti kehadiran anak di sekolah dan pemeriksaan kesehatan rutin, telah berhasil meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin. Sementara itu, BLT membantu masyarakat yang terdampak oleh berbagai krisis ekonomi, seperti pandemi COVID-19, dengan memberikan bantuan tunai secara langsung.

Reformasi Pajak

Kebijakan reformasi pajak yang diterapkan pemerintah juga mendapat pujian dari ahli ekonomi. Faisal Basri, seorang ekonom ternama, menyatakan bahwa reformasi pajak yang berfokus pada perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan pajak telah meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Menurut data Kementerian Keuangan, rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 10,3% pada tahun 2016 menjadi 11,5% pada tahun 2020 .

Reformasi pajak ini mencakup berbagai langkah seperti pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM, penyederhanaan prosedur pajak, serta penerapan sistem pajak digital. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan penerimaan negara tetapi juga mendorong kegiatan ekonomi formal dan meningkatkan daya saing bisnis di Indonesia.

Kesimpulan

Kebijakan fiskal yang efektif merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan meningkatkan belanja infrastruktur, melaksanakan program bantuan sosial, dan mereformasi sistem pajak, pemerintah Indonesia telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki stabilitas makroekonomi. 

Dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dampak positif dari kebijakan-kebijakan tersebut di masa mendatang.

Referensi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). "Laporan Keuangan Pemerintah Pusat."

Basri, Chatib. (2019). "The Role of Infrastructure in Economic Development." Journal of Indonesian Economy.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). "Laporan Tahunan BPS."

Indrawati, Sri Mulyani. (2020). "Effective Social Assistance Programs in Indonesia." Ministry of Finance Publication.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). "Annual Tax Report."

Basri, Faisal. (2018). "Tax Reform and Economic Growth in Indonesia." Indonesian Economic Review.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ruang Kelas Selengkapnya
Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun