Kasus Rizieq Shihab: Tata Krama Politik

Kami atau bangsa ini sama-sama menyaksikan Rizieq Shihab sebagai beban berat bagi pemerintah di era Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebagai warga negara, kami dan Rizieq Shihab memiliki hak yang sama. Satu pertanyaan kami, kenapa pemerintah memberi pembiaran kepadanya? Dia telah lama di negara orang tapi pemerintah bersikap tenang dengan kondisinya, tidak memberi sanksi atas limit waktunya yang lama dinegara orang dan malah meligitimasi pencekalan yang diberikan pemerintahan Arab Saudi, bukannya sebagai sesama anak bangsa dan pemerintahan yang baik harus saling tolong menolong?

Kami menilai, pemerintah tengah main api dengan membuat Rizieq Shihab sebagai public enemy, padahal sesungguhnya Rizieq Shihab bersih dari kasus hukum dan tidak catat konstitusional untuk kembali kenagaranya. Tetapi seolah ada hambatan besar yang menembok dirinya. Kalau kami kaji mendalam lagi, harusnya yang diberi sanksi sosial yang berat seperti yang harus dijadikan public enemy adalah para koruptor. 

Mereka membuat banyak kerugian, ketidak stabilan, amoral, dan bahkan tidak menciptakan kemanfa'atan sama sekali baik sesudah dipenjarakan sekalipun. Mata dan nalar publik belum terbuka bahwa sesungguhnya Rizieq Shihab ini kan hanya seorang pendakwah, dan tidak ada urusannya tentang pemerintah apalagi merugikan rakyat secara kolektif atau meluas, tetapi mengapa dijadikan public enemy?

Kami hanya menilai bahwa nalar dan mata publik belum terbuka tentang yang seharusnya jadi public enemy adalah para koruptor adalah kesalahan dari tidak sinkron nya pers dan rahim informasi berita dalam mengabarkan pemberitaan yang murni dan jujur. Ditambah lagi, kami menilai kita semua adalah korban dari kebudayaan dan peradaban pancaroba yang hanya mentok di slogan tanpa ada manifestasi keteladan dari seorang pemimpin negara dan bangsa ini. 

Kami tidak begitu juga menspesialkan Rizieq Shihab dalam hal ini, tapi kami hanya menganggap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terasa sekali amat tak dihargainya dimata dunia salah satunya oleh negara Arab Saudi akibat pencekalan terhadap warga negara Indonesia (Rizieq Shihab).

Bagi kami, Rizieq Shihab adalah sebuah makanan bagi oknum yang khawatir dan takut tentang jayanya Islam dibumi pertiwi. Bayangkan saja dalam gelaran aksi yang dimotori olehnya puluhan juta manusia berkumpul atas komandonya. Kami hanya ingin pemerintah mendukung gerakan kami bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sebuah kewajiban yang harus dihadirkan untuk seluruh  warga negara Indonesia. 

Saya haurs konfirmasikan, bahwa persoalan harus pulangnya Rizieq Shihab atas tangan Pemerintah bukan hanya sekedar menyangkut segmentasi umat Islam saja, tapi ini persoalan stabilitas nasional, bagaimana pemerintah Joko Widodo menjelang akhir dan awal menuju pelantikan periode keduanya apakah mampu dan mau memberi jalan bagi kepulangan warga negaranya (Rizieq Shihab)? Ataukah ini bakal jadi beban masa lalu untuk Joko Widodo sebagai Presiden RI?

Kami perlu ingatkan dan sampaikan bahwa kasus Rizieq Shihab merupakan tata Krama politik (Presiden) baik segmentasi nasional maupun internasional (bilateral): Indonesia & Arab Saudi.