Ibarat bermain tinju, maka putusan Pra Peradilan yang diajukan Komjen BG kemarin (16/2/2015) bagi Presiden Jokowi adalah ronde akhir. Sialnya pada detik akhir tersebut, justru Presiden Jokowi berada pada sudut yang tidak menguntungkan, terjepit. Lonceng yang diharapkan berbunyi dan segera membebaskan posisinya yang tertekan ternyata tidak lagi memiliki arti.
Ya hari kemarin adalah batas akhir Presiden Jokowi memiliki alasan untuk mengulur waktu dari banyak desakan, baik dari kelompok yang pro Komjen BG maupun kelompok kontra yang mengharapkan Presiden Jokowi berpihak kepada KPK. Â Ketidakjelasan sikap Presiden sudah banyak ditafsirkan sebagai bentuk ketidaktegasan dukungan Presiden terhadap gerakan anti korupsi.
Secara psikologis dapat dipahami, jika Presiden sangat sulit bersikap, karena bagaimanapun KPK maupun Polri adalah instrumen negara yang diharapkan akan menopang segala kebijakan Presiden di hidang hukum.  Sehingga keberpihakan yang ditunjukan secara jelas dan terang oleh Presiden terhadap salah satunya dikuatirkan akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi pihak yang lainnya dan berdampak pada kebijakan hukum yang juga menjadi kebijakan Presiden.  Tetapi sikap mengulur waktu yang dipilih Presiden yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan dua institusi tersebut tidak berjalan semestinya, lebih karena tidak dibarengi dengan tindakan penyelesaian yang sewajarnya, tetapi lebih pada membiarkan semata.  Pun dengan menyandarkan pada proses Pra Peradilan yang diajukan Komjen BG yang diharapkan menjadi dasar penyelesaian yang berimbang dan berakhir tanpa ada yang merasa tersisihkan, menjadikannya ibarat pertaruhan di meja 'adu dadu'. Naif, karena resiko yang akan dihadapi bisa dibaca di awal, bahwa Pra Peradilan yang digelar sangat jauh untuk bisa diterima semua pihak, karena kebenaran yang diadu adalah kebenaran yang ditafsirkan secara berbeda oleh pihak yang berbeda. Satu-satunya yang dipertaruhkan adalah penafsir tunggal seorang hakim Sarpin.
Menjadikan hasil Pra Peradilan sebagai rujukan membuat keputusan bagi Presiden Jokowi adalah jebakan kedua setelah jebakan pertama yang dibuatnya sendiri dengan menetapkan Komjen BG sebagai satu satunya calon Kapolri.  Presiden terlalu menantang masalah dengan mengusung orang yang sudah di 'stabilo' KPK (jika benar KPK sudah menandai Komjen BG seperti disebut banyak media). Apapun alasan di belakangnya, apakah menjadikan Komjen BG sebagai pahlawan atau sebaliknya sebagai martir , Presiden telah sangat berani untuk berhadapan langsung dengan arus publik yang dipastikan berada di belakang KPK.
Jika hari ini Presiden semakin bingung bersikap itu sangat manusiawi karena hasil Pra Pradilan yang hendak dijadikan rujukan hukum untuk membuat keputusan ternyata tidak memiliki makna apapun.  Saya sebut begitu karena keputusan apapun yang diambil Presiden nantinya tidak akan dapat mengeliminasi konflik antara Polri dan KPK, dan lebih luas  konflik akan tetap terjadi di tengah kelompok masyarakat yang mendukung masing masing pihak.
Saat ini bola sepenuhnya berada di tangan Presiden, dan Presiden tidak dapat lagi mengelak untuk bersikap. Memihak Komjen BG maka Presiden akan memperoleh teman dari DPR dan Partai yang mengusungnya, tetapi akan berhadapan dengan kelompok masyarakat yang terlanjur berada dalam barisan KPK, termasuk di dalamnya kemungkinan adalah para relawan yang menyokong kemenangan Jokowi dalam Pilpres lalu, dan sebaliknya jika Presiden lebih memilih men-drop out Komjen BG dari Kapolri. Â Presiden sudah bermain api, maka selayaknya mesti merasakan efek panasnya.
Tetapi bagi saya, saat ini pula waktunya untuk berkesempatan melihat sisi kecerdasan, kebijaksanaan dan kemampuan bersikap yang tepat dari Presiden Jokowi. Mudah-mudahan keputusannya tidak seperti yang saya bayangkan, anti klimaks!
