Mohon tunggu...
Muhammad Dahron
Muhammad Dahron Mohon Tunggu... Freelancer - Karyawan

Menulis Artikel

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Daya Beli Melemah: Kelas Menengah ke Bawah Terancam, Apa Langkah Pemerintah?

3 Desember 2024   09:23 Diperbarui: 3 Desember 2024   11:33 64
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi daya beli masyarakat melemah (sumber gambar: dakta.com)

"Daya beli masyarakat, terutama dari kalangan kelas menengah ke bawah, telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir."

Pelemahan yang signifikan dalam daya beli ini tidak hanya menciptakan ketidakstabilan ekonomi, tetapi juga mengancam kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Fenomena ini timbul dari berbagai faktor, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga minimnya lapangan kerja yang menawarkan upah layak bagi masyarakat.

Dampak dari daya beli yang melemah ini dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti sulitnya memenuhi kebutuhan pokok, akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, hingga menurunnya taraf hidup secara keseluruhan. Hal ini menimbulkan keprihatinan bersama, terutama bagi pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, langkah-langkah konkret dan tepat sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Peran pemerintah dalam memastikan keberlangsungan ekonomi yang adil dan inklusif akan menjadi penentu utama dalam menjaga keberlangsungan kesejahteraan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. 

Melalui kebijakan yang progresif dan berdaya, diharapkan mampu memberikan solusi bagi problematika daya beli yang merosot.

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap harga-harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa harga-harga kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan gula, tetap stabil dan tidak menjebak masyarakat dalam kemiskinan. 

Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan inflasi dapat dikendalikan sehingga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, dapat tetap terjaga.

Pengawasan yang efektif akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Dinas Perdagangan, serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Selain itu, kerja sama dengan pelaku usaha dan produsen juga perlu ditingkatkan guna memastikan transparansi dalam penentuan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong keberlangsungan program-program subsidi yang tepat sasaran untuk meringankan beban biaya hidup masyarakat. Subsidi ini dapat berupa bantuan langsung tunai, subsidi bahan bakar minyak, atau program-program pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. 

Dengan demikian, diharapkan kelas menengah ke bawah dapat merasakan dampak positif dari langkah-langkah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah.

Pemerintah juga perlu memperkuat program-program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial dan program kesehatan universal, untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang rentan. Program-program bantuan sosial seperti kartu sembako, bantuan tunai, dan program keberlangsungan pendidikan diharapkan dapat memberikan jaminan keberlangsungan hidup bagi masyarakat yang berada dalam kondisi rentan dan kurang mampu.

Program kesehatan universal juga menjadi hal yang penting untuk diperkuat oleh pemerintah guna memberikan akses kesehatan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Dengan akses yang mudah dan terjangkau ke layanan kesehatan yang berkualitas, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari beban ekonomi akibat biaya kesehatan yang tinggi ketika sakit.

Pemerintah juga perlu melakukan pendekatan dalam memperkuat aspek pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang rentan agar dapat meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Dengan memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, diharapkan masyarakat yang rentan dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan daya beli mereka.

Tak kalah pentingnya, pemerintah perlu mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia, karena sebagian besar pelaku usaha berada dalam kategori ini. Oleh karena itu, dukungan yang diberikan kepada UMKM dapat berdampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pemerintah dapat memberikan berbagai bentuk dukungan kepada UMKM, seperti kemudahan akses modal melalui program kredit usaha rakyat, pelatihan kewirausahaan, bantuan teknis, serta fasilitas pemasaran dan promosi. Dengan adanya dukungan yang komprehensif, diharapkan UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui kontribusi yang diberikan.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama antara UMKM dan pihak terkait, seperti lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan asosiasi usaha, guna menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Dengan terjalinnya sinergi yang baik antara berbagai pihak, diharapkan UMKM dapat tumbuh dan bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif.

Dengan langkah-langkah yang terencana dan terukur, diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi yang efektif dalam menghadapi pelemahan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Melalui implementasi kebijakan-kebijakan yang progresif dan berkesinambungan, diharapkan masalah pelemahan daya beli dapat diatasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap dampak dari kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan, guna memastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan. 

Dengan memperhatikan masukan dan feedback dari berbagai pihak terkait, pemerintah dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dari program-program yang telah diluncurkan.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga merupakan kunci penting dalam merumuskan solusi yang holistik dalam menghadapi tantangan pelemahan daya beli. Dengan sinergi yang kuat antara berbagai pihak, diharapkan solusi yang dihasilkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan dampak yang lebih luas.

Dengan keseriusan dan komitmen yang tinggi, diharapkan pemerintah dapat menjadi agen perubahan yang mampu mengangkat kembali daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, menuju ke arah yang lebih baik. Semoga upaya-upaya yang dilakukan dapat membawa perubahan positif dan menghasilkan hasil yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun