Mohon tunggu...
Muhammad Dahron
Muhammad Dahron Mohon Tunggu... Freelancer - Penulis

Saya menjadi penulis sejak tahun 2019, pernah bekerja sebagai freelancer penulis artikel di berbagai platform online, saya lulusan S1 Teknik Informatika di Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh Tahun 2012.

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Kenapa Pejabat Sering Pamer Kemewahan di Tengah Kesulitan Rakyat?

26 Oktober 2024   11:00 Diperbarui: 26 Oktober 2024   11:10 119
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik


Dalam situasi di mana kesulitan ekonomi menimpa banyak rakyat, tindakan para pejabat yang sering memamerkan kemewahan seringkali menuai kontroversi dan kecaman dari masyarakat. Mengapa hal ini terus terjadi meskipun kesenjangan sosial semakin terlihat jelas?

Hal ini mungkin terjadi karena para pejabat jarang terlibat secara langsung dengan kehidupan rakyat yang mereka pimpin. Mereka mungkin lebih sering berkutat dengan tugas-tugas dan urusan internal, sehingga kurang memiliki kesempatan untuk merasakan langsung bagaimana sebenarnya kehidupan masyarakat yang mereka layani.

Gaya hidup mewah yang biasa dilakukan oleh pejabat mungkin juga membuat mereka kehilangan rasa empati terhadap kesulitan rakyat. Kehidupan yang nyaman dan mewah bisa membuat seseorang merasa kurang terdorong untuk memiliki rasa empati terhadap orang-orang di sekitarnya yang mungkin sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, seharusnya para pejabat dapat memahami bahwa mereka seharusnya menjadi teladan bagi rakyat yang mereka layani. Sebagai pemimpin, mereka seharusnya lebih mementingkan kewajiban sosialnya sebagai pelayan rakyat daripada tuntutan jabatan dan gaya hidup yang mewah.

Para pejabat dapat mengambil langkah-langkah seperti melakukan penghematan anggaran dan mengalokasikan sumber daya untuk program-program yang berdampak tinggi bagi kesejahteraan rakyat, seperti program peningkatan akses ke pendidikan, lapangan kerja, dan kesehatan. Selain itu, mereka juga dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan keuangan pemerintah.

Dalam mewujudkan tujuannya, para pejabat juga dapat membangun hubungan yang lebih transparan dan terbuka dengan masyarakat. Mereka dapat melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah yang terdampak oleh krisis, mendekatkan diri dengan masyarakat, dan mendengarkan aspirasi mereka. Dalam hal ini, para pejabat harus bisa menghilangkan jarak antara diri mereka sebagai pemimpin dengan rakyat yang mereka layani.

Melalui langkah-langkah ini, para pejabat dapat memperlihatkan bahwa mereka benar-benar peduli dengan keadaan rakyat yang mereka pimpin dan siap untuk melakukan tindakan-tindakan konkrit yang membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mereka juga dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat pada pemerintahan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.

Tekanan sosial dan ekspektasi dari lingkungan sekitar juga bisa menjadi faktor di balik tingginya insiden pamer kemewahan di kalangan pejabat. Lingkungan sekitar para pejabat seringkali mencitrakan gaya hidup mewah sebagai suatu hal yang wajar, atau bahkan menjadi suatu standar untuk dicapai. Para pejabat yang hidup di lingkungan semacam ini mungkin merasa terpaksa untuk mengikuti gaya hidup mewah agar tetap dapat diterima di mata orang-orang di sekitarnya.

Selain itu, terdapat tekanan untuk menunjukkan "keberhasilan" dalam posisi dan pekerjaannya, yang seringkali dihubungkan dengan gaya hidup mewah. Tekanan seperti ini bisa datang dari lingkungan kerja, keluarga, atau bahkan media sosial. Pejabat mungkin merasa terpaksa untuk menunjukkan pencapaian dan keberhasilan mereka dengan cara memamerkan kemewahan, sebagai suatu tanda status dan prestise yang dinilai rendah jika tidak terpenuhi.

Sebagai pemimpin, para pejabat seharusnya mampu memahami bahwa pengorbanan dan kewajiban sosial sebagai pelayan rakyat tidak selalu berjalan sejalan dengan kemewahan dan citra di mata publik. Mereka harus mampu memisahkan antara kebutuhan pribadi dan kebijakan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan bertanggung jawab terhadap rakyat yang mereka pimpin.

Dengan meningkatnya kesadaran sosial dan kesediaan untuk mendengarkan serta merespons kebutuhan rakyat, para pejabat dapat membangun hubungan yang lebih empatik dan berdaya dengan masyarakat yang mereka layani. Hal ini akan membantu memperkuat kepercayaan dan keterbukaan antara pemerintah dan rakyat, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan berkeadilan.

Selain itu, para pejabat juga perlu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan pamer kemewahan di tengah kesulitan rakyat. Hal ini bisa berdampak negatif pada citra dan reputasi mereka sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kebutuhan rakyat. Dengan memilih untuk fokus pada solusi dan program-program yang menguntungkan rakyat, para pejabat dapat memperbaiki relasi mereka dengan masyarakat dan memperkuat legitimasi kepemimpinan mereka.

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kunjungan kerja ke desa-desa atau daerah yang terdampak langsung oleh krisis. Pejabat dapat berbicara langsung dengan masyarakat setempat untuk memahami bagaimana kondisi mereka sebenarnya dan apa yang mereka butuhkan. Selain itu, dapat memperjuangkan program-program dampak tinggi yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk program-program pelatihan keterampilan, peningkatan akses ke pendidikan dan kesehatan, serta pembukaan lapangan pekerjaan.

Pejabat juga dapat melakukan penghematan anggaran dengan mengurangi biaya operasional atau memangkas proyek-proyek yang dianggap tidak vital. Dengan melakukan penghematan anggaran tersebut, mereka dapat mengalokasikan sumber daya untuk program-program yang mendukung kesejahteraan rakyat.

Akhirnya, para pejabat juga perlu membangun hubungan yang lebih transparan dan terbuka dengan masyarakat. Mereka perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan melibatkan dan memperhatikan aspirasi rakyat, para pejabat dapat membangun hubungan yang lebih saling percaya dan terbuka, sehingga dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan membangun kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.

Dalam kesimpulannya, para pejabat perlu memahami bahwa tindakan pamer kemewahan yang mereka lakukan di tengah kesulitan rakyat hanya akan merugikan mereka sendiri dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada pemerintahan. Dalam situasi krisis ekonomi dan kemiskinan, para pemimpin harus fokus pada solusi dan bertindak untuk membantu rakyat yang membutuhkan, serta membangun hubungan yang lebih empatik, transparan, dan saling percaya dengan masyarakat.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun