Upaya-upaya pencegahan kecanduan judi online juga bisa dilakukan melalui sosialisasi, konseling, dan tindakan terapeutik. Komunikasi terus-menerus dengan orang-orang yang terlibat dalam judi online, seperti keluarga atau teman dekat, dapat membantu kerusakan mental dan mengatasi kemiskinan yang mungkin disebabkan oleh judi online. Selain itu juga dibutuhkan peran aktif dan kerjasama dari masyarakat untuk melaporkan situs judi online yang merugikan masyarakat.
Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, kesadaran publik yang tinggi mengenai bahaya judi online harus menjadi prioritas pemerintah dalam menangani masalah ini. Pemerintah dengan bantuan masyarakat harus meningkatkan upaya-upaya penyuluhan dan peningkatan informasi tentang dampak buruk dari judi online, membuat program rehabilitasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam judi online, dan terus-menerus mencoba untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya judi online. Dengan kerjasama yang baik, kita bisa meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh industri judi online di Indonesia.
Lemahnya Pengawasan Pemerintah
Lemahnya pengawasan pemerintah merupakan faktor lain yang mempengaruhi sulitnya pemerintah membendung banyaknya situs judi online di Indonesia. Meskipun pemerintah telah berupaya memblokir akses ke situs-situs judi online yang dinyatakan ilegal, tetapi masih banyak situs-situs tersebut yang dapat diakses melalui jaringan internet. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah dan kurangnya sarana dan prasarana teknologi informasi untuk mengawasi jaringan internet.
Pengawasan juga harus dilakukan di luar negeri, karena industri judi online terkadang memanfaatkan negara-negara yang memiliki peraturan yang longgar dan tidak memberikan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang lebih erat antara negara untuk memperkuat pengawasan terhadap situs judi online.
Selain itu, masih terdapat banyak tindakan korupsi di dalam pemerintah. Beberapa kasus juga menunjukkan adanya keterlibatan pejabat pemerintah dalam bisnis judi ilegal secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini mempersulit usaha pemerintah untuk memerangi praktik judi online ilegal. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas dan menyeluruh terhadap tindakan penggelapan atau korupsi agar bisa tercipta terciptanya sistem pengawasan yang jujur dan transparan di dalam pemerintahan.
Dalam rangka mengatasi masalah ini, pemerintah harus meningkatkan jumlah pegawai yang mengawasi situs judi online dan aplikasi perjudian digital, dan juga harus memperbarui dan memperkuat teknologi untuk memantau dan menghentikan klaim situs yang ilegal.
Dengan memperkuat pengawasan dan menegakkan aturan-aturan perjudian, pemerintah dapat mencegah terjadinya pemain judi online dan mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh industri judi ilegal. Caranya bisa dilakukan melalui pengembangan sistem pengawasan, penguatan hukum dan terus-menerus memperbarui teknologi internet yang digunakan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk bergerak dalam penerapan pengawasan yang ketat dan transparan terhadap situs judi online yang merugikan masyarakat.
Kesimpulannya, banyak faktor yang mempengaruhi sulitnya pemerintah membendung banyaknya situs judi online di Indonesia, antara lain akses internet yang mudah, tidak adanya regulasi yang jelas, kemajuan teknologi, belum adanya kesadaran publik yang tinggi mengenai bahaya judi online, dan lemahnya pengawasan pemerintah. Masalah industri judi online dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat, seperti kecanduan, kerusakan mental dan finansial, serta meningkatkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan upaya-upaya yang lebih besar untuk membendung maraknya situs judi online, seperti meningkatkan pengawasan, memperkuat regulasi dan perundang-undangan, serta meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya dari praktik judi online. Selain itu, peran serta masyarakat dalam menegakkan aturan dan menyampaikan informasi mengenai situs judi online yang merugikan masyarakat sangat penting dalam memerangi maraknya judi online di Indonesia. Semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu, harus saling bekerja sama dan bersinergi dalam menjaga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
