Selain itu, pemerintah juga harus berupaya untuk menciptakan suasana yang sejuk dan tidak memihak pada kepentingan tertentu dalam proses pemilihan. Ini harus dilakukan dengan memperkuat kelembagaan di bawah putusan dan peraturan yang berlaku.
Kita sebagai warga negara juga harus turut serta dalam pembangunan kualitas PPS yang lebih baik, dengan menyelesaikan setiap tugas yang ditugaskan kepada kita sebaik-baiknya. Kita harus menghargai setiap hak yang diberikan oleh pemerintah, sekaligus memperkuat kesadaran diri kita dengan menjadi calon PPS yang berkompeten.
Dalam hal ini, semua pihak harus sama-sama bekerja keras untuk menciptakan sebuah sistem pemilihan kepala daerah yang transparan, partisipasi yang memadai, dan PPS yang berkualitas. Dengan begitu, kita bisa menciptakan sebuah sistem pemilihan kepala daerah yang demokratis dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih baik di masa depan.
Selain itu, pemerintah juga harus membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk bisa terlibat dalam pemilihan kepala daerah. Salah satunya adalah dengan meningkatkan ragam jenis seleksi, yang bertujuan untuk menemukan calon-calon PPS terbaik untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu kepala daerah.
Tidak hanya itu, pemerintah harus memastikan bahwa PPS yang terpilih mendapat kesempatan dan pembinaan yang baik. Akan lebih baik jika pemerintah memberikan akses ke berbagai pelatihan dan dukungan teknologi yang diperlukan. Dengan demikian, calon PPS lebih mampu memahami seluk beluk tugas yang harus dijalankan selama Pilkada, sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal dan responsif bagi kepentingan publik.
Terakhir, pemerintah haru sedini mungkin mempersiapkan segala sesuatunya terkait perjalanan Pilkada. Ini harus meliputi segala hal dari segi anggaran, infrastruktur, kesiapan PPS hingga pengawasan terhadap proses Pilkada secara keseluruhan.
Dalam sebuah sistem demokrasi, kualitas dari proses pemilihan kepala daerah haruslah dikendalikan untuk memastikan bahwa setiap suara yang diberikan oleh masyarakat, benar-benar terdengar dan diperhitungkan. Hal itu akan membantu membangun sebuah sistem demokratis dan transparan, yang di dalamnya terdapat kepastian dan keyakinan publik terhadap jalannya pemilu kepala daerah.
Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kualitas pemilihan kepala daerah, dengan memperkuat dan membina PPS secara optimal. Dengan begitu, kita semua bisa menghadirkan sebuah pemilihan kepala daerah yang antikorupsi, democratic, dan inclusif untuk masa depan bangsa yang lebih baik.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H