Sudah Selayaknya Jember Menjadi Kota

Konflik bermula berdasarkan ketidakpuasan pemerintah Kota Administratif Jember atas kegagalan kenaikan statusnya sebagai wilayah otonom (kota). Lalu berlanjut menggunakan pengamputasian kewenangan Wali Kota Administratif sang Bupati Jember pada bentuk penarikan ulang banyak forum kedinasan yang terdapat dalam Kota Administratif Jember ke Kabupaten Jember, akibatnya pelayanan generik bagi keperluan penduduk kota Jember terbengkalai.                             

Kasus ini berlanjut pada bentuk somasi pada taraf PTUN pada Surabaya. Setelah dilakukan pertimbangan dan tidak  terdapat dukungan berdasarkan Kemendagri dan DRPD Jember maka dalam tahun 2001 Pemerintah Kota Administratif  Jember resmi dibubarkan.

Sebagai masyarakat pendatang baru saya melihat Jember ini lebih baik dari segi penataan kota,tapi melihat perbandingan Kotanya jangan membandingkan dengan Kota yang memang tempatnya untuk pusat keramaian publik untuk melakukan kegiatan yang positif, melainkan membandingkan Kabupaten Jember dengan Kabupaten disekelilingnya itu saja sudah jauh berbeda dengan Jember.Jember memiliki segalanya untuk menjadi Kota yang mandiri,sejahtera,dan mampu mengendalikan segala kegiatan yang memang itu mampu dilakukan oleh Jember.

Apa sebagai masyarakat yang berpendidikan kalian hanya diam dan tidak mau berpikir kritis untuk menanggapi hal ini?Padahal kalau sebagai Mahasiswa saya dituntut untuk memikirkan sesuatu diatas realita dan itu bisa terjadi jikalau komunikasi antara masyarakat dan Pemerintah itu berjlan dengan baik.Nampaknya hal ini masih belum terjadi.

Aliansi masyarakat Jember tidak sepenuhnya mendukung daerah Jember kota terpisah secara otonomi menggunakan Kabupaten Jember lantaran dikhawatirkan akan sama-sama tidak berkembang. Kabupaten Jember akan kehilangan bunda kotanya ad interim bila jadi dibuat Kota Jember dikhawatirkan akan berpendapatan asli wilayah (PAD) mini lantaran kehilangan penopang pemasukan pada area kabupaten sebagai akibatnya tidak sanggup melakukan pembangunan yang signifikan pada area kota.

Kekhawatiran ini ternyata terbukti waktu ini, wilayah-wilayah yg daerah kotanya terpisah secara otonomi  menggunakan Kabupatennya justru sama-sama tidak berkembang pesat, misalnya misalnya Pasuruan, Probolinggo, Blitar, dan lain-lain. Justru Purwokerto yang bernasib sama menggunakan Jember waktu itu, sekarang sama-sama semakin berkembang.

Pemisahan otonomi daerah kota bukanlah solusi untuk menaikkan pembangunan pada wilayah tersebut, justru akan semakin menaikkan pengeluaran belanja wilayah menggunakan birokrasi yang tidak efektif.

Berkaca pada tahun 2012 tentang buat memisahkan balik daerah kota Jember muncul. Hal ini sempat dibahas oleh DPRD Kabupaten Jember dikemukakan oleh Suprapto (Ketua Fraksi Demokrat). 

Alasan pemisahan ini berdasarkan kemajuan Jember yang semakin pesat sebagai akibatnya perlu pemisahan buat pemerataan APBD.Suprapto pula yang mengusulkan supaya nantinya daerah Kota Jember selain tiga kecamatan keluaran dari Kota Administratif  Jember tersebut pula ditambah Kecamatan Ajung. Karena pada Kecamatan Ajung waktu ini pembangunan objek-objek penting Kabupaten Jember dilakukan disana,misalnya Bandara dan Stadion.

Menurut saya itu great untuk menaikan kualitas dari prasarana tersebut terbilang cukup kurang apalagi melihat Bandara di Jember yang tidak bisa melayani pelayanan komersial tidak hanya itu club sepak bola Jember atau yang dikenal dengan PERSID JEMBER, itupun hanya bermain di skala kasta Liga 3 Indonesia, buat apa membangun Stadion kalau tidak untuk mengembangkan Jember menjadi pusat area industri yang beraneka macan kalau investasi kedepan aja sudah tidak jelas..Tetapi sampai saat  ini tentang tadi tidak  menerima tindak lanjut dan kurangnya dukungan menurut masyarakat. Sehingga sampai sekarang harapan itu masih belum terwujud.

Wilayah Jember saat ini memang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Tetapi hanya berpusat pada daerah kota saja, lalu sementara ini buat pada luar daerah kota masih banyak pembangunan yang tidak terlaksana sesui koridor, misalnya jalanan  rusak dan infrastruktur lain yang tidak terurus. Tentu ini akan menjadi bumerang bila daerah kota memisahkan diri. Aset-aset krusial yang dulu dikuasai pemerintah Kabupaten akan berpindah kuasa ke Pemerintah Kota sehingga Kabupaten Jember akan kebingungan buat membentuk objek-objek penting baru.