Perspektif Profesi Hijau Pejabat Pemerintahan melalui Bingkai Politik Hijau Kelembagaan

5. Proaktif dalam giat-giat penyelamatan, pemulihan, dan Pelestarian lingkungan hidup dengan menjadi bagian dari profesi hijau.

Kelima capaian di atas sejalan dengan prinsip politik hijau yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut : Eckersley mengungkapkan bahwa Pandangan ekosentris menempatkan fokus utamanya pada lingkungan atau ekosistem dalam aspek kehidupan, kemudian Goddin berpendapat Mengedepankan sumber nilai sebagai fakta dari sesuatu yang dibentuk oleh proses alamiah sejarah dan lebih dari sekedar peran manusia, lalu Barry mengungkapkan pendapat mengenai Tiga prinsip utama teori distribusi (intergenerasional) antara lain keadilan, komitmen terhadap proses demokratisasi dan usaha untuk mencapai keberlangsungan ekologi. Sedangkan Dosbon Menolak pandangan antroposentrisme seperti yang telah diungkapkan Ekscersly sebelumnya, yaitu perlu adanya batasan pertumbuhan, yang merupakan penyebab munculnya krisis lingkungan secara alami.

Maka harapan politik kepemerintahan yang ideal dan pro lingkungan bukan lagi sebuah wacana, apabila manifestasi tindakan mengutamakan lingkungan hijau sebagai tujuan dan para pemegang kekuasaan sebagai pelaksana.

Periodesasi kajian penyelamatan lingkungan apabila diterapkan secara garis vertikal hierarki dari atas ke bawah, maka akan cepat menjadi kemajuan yang bersifat revolusioner agar lingkungan hijau dapat tercapai. Namun apabila pergerakan kajian penyelamatan lingkungan di awali dari masing-masing kelas dengan kepentingan lain, dan penyelamatan lingkungan hanya menjadi gimik belaka maka sudah jelas perubahan tidak akan terjadi sempurna, sekalinya terjadipun akan membutuhkan waktu yang lama, dan dimulai dari kesadaran masing-masing secara mendasar secara profesi serta kepentingannya bersifat evolusioner.

Apapun profesi setiap warga negara semuanya harus mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Sebab kerusakan lingkungan merupakan persoalan  berlanjut di Indonesia, serta dinilai belum cukup mampu untuk mendorong transformasi narasi politik hijau menjadi platform para pelaku partai politik maupun pemerintahan, sebagaimana yang terjadi di negara lain. Urgensi keterwakilan politik hijau dalam mengawal isu lingkungan di negara kita, harus selalu dikaji secara proaktif agar pejabat pemerintah memiliki subtansi dari profesi hijau.