Menilik "Miringnya" Gedung Nusantara I Dibalik Kinerja DPR

Kewenangan hak angket tersebut juga dapat melanggar pasal 79 ayat (3) tentang MD3 karena hak angket DPR terhadap KPK tidak memenuhi unsur penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tak heran jika sejumlah aktifis dan pakar hukum mengajukan judicial review ke MK mengenai pasal tersebut.

Sementara itu, dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPR mempunyai peran yang sangat kuat secara politik dan konstitusi. Sebagaimana diatur dalam UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, jika DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan oleh pemerintah maka pemerintah harus menjalankan APBN tahun lalu. Komisi dan Badan Anggaran yang merupakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mempunyai kewenangan untuk membahas dan menetapkan APBN setiap tahun. Pembahasan RAPBN tentu dilakukan secara transparan dan terbuka, terlebih diera kemudahan akses informasi masyarakat semakin ingin tahu kinerja para wakil rakyat pilihannya di DPR. 

Sebelum membahas RAPBN tahun berjalan, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyampaikan terlebih dahulu Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) agar nantinya APBN tahun berjalan tetap terlaksana sesuai rencana dan terjaga kredibilitasnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri ditengah kompleksitas kondisi perekonomian dunia yang saling berpengaruh, pemerintah harus tetap menjaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat dari tahun sebelumnya. Sehingga  mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. 

Pada tahun 2018 pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4%  atau lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 5,2%. Selain itu, dalam postur RAPBN tahun 2018 defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 325,9 triliun, dimana penerimaan negara mencapai Rp 1.878,4 triliun dan belanja negara mencapai Rp 2.204,4 triliun. Belanja negara tersebut digunakan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 1.443,3 triliun dan TKDD sebesar Rp 761,1 triliun. DPR sendiri termasuk dalam 10 besar lembaga yang menggunakan anggaran mencapai Rp 5,7 triliun dalam RAPBN 2018, atau meningkat sebesar Rp 1,4 triliun dari pagu anggaran tahun sebelumnya. 

Selain itu, anggaran penataan kawasan parlemen pada tahun 2018 mencapai Rp 500 miliar. Rencananya proyek tersebut dimulai pada tahun 2018 dengan menggunakan sistem anggaran multi years. Tentu bukanlah anggaran yang sedikit untuk merealisasikan kegiatan tersebut. Sebagai wakil rakyat seharusnya memahami kondisi perekonomian dan kemampuan fiskal Indonesia yang sangat terbatas. Disisi lain, para anggota dewan harusnya menyadari bahwa bukan hanya sarana dan prasarana yang diutamakan dalam memperbaiki kinerja, melainkan perlu adanya peningkatan sumber daya manusia secara internal. 

Sehingga, pemikiran-pemikiran dan gagasan yang dimplementasikan dalam berbagai kebijakan bersama pemerintah dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Terlebih dibulan kemerdekaan ini DPR genap berusia 72 tahun. Di usia yang tak lagi muda ini semoga menjadi momentum anggota DPR secara internal dapat memperbaiki kinerjanya secara profesional.