Seputar Keperdataan

1. Sekilas tentang  hukum perdata Islam di Indonesia
Hukum perdata Islam di Indonesia adalah sebagian dari hukum yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum indonesia yang isinya hanya sebagian dari lingkungan muamalah contohnya hukum perkawinan kewarisan wasiat hibah zakat, perwakafan pengaturan masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan jual beli, pinjam meminjam, kerjasama bagi hasil pengalihan hak dan segala yang berkaitan dengan transaksi.

2. Prinsip-prinsip perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI

 Prinsip-prinsip perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera  Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material pernikahan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Di samping itu juga setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan prinsip-prinsip perkawinan dalam KHI yakni perkawinan yang diberikan Islam baik yang tersurat maupun tersirat di dalam kehidupan rumah tangga merupakan pedoman dan ikhtiar umat Islam dalam mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah serta kekal sampai maut memisahkan. 4 -prinsip perkawinan dalam kompilasi hukum Islam : 1) kebebasan dalam memilih jodoh, 2) prinsip mawadah warohmah, 3) prinsip saling melengkapi dan melindungi, 4) prinsip mua'syarah BI Al - ma'ruf

3. Hal yang melatarbelakangi tidak di catatnya perkawinan di PPN
Yang melatarbelakangi tidak di catat perkawinan di PPN yaitu pernikahannya tidak saksikan orang banyak dan tidak  dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah. Biasanya yang melatarbelakangi yakni nikah sirih atau  terjadinya hamil diluar nikah yang  mengharuskan nikah siri untuk menutupi  aib keluarga . Solusinya yakni dengan mengajukan pengesahan nikah ( isbat nikah ) dan perkawinan ulang .

4. Faedahnya melakukan pencatat perkawinan
Pentingnya melakukan pencatatan perkawinan. Karena perkawinan yang sah bukan hanya sah Menurut ketentuan agama tetapi harus  sesuai dengan hukum negara. Dengan tidak dicatatkan perkawinan hal tersebut membuat pihak perempuan sangat rugi. Karena si perempuan tidak dianggap sebagai istri sah tidak memiliki kekuatan hukum , istri tidak berhak atas nafkah dan warisan apabila suaminya meninggal, istri tidak berhak atas harta gono gini apabila terjadi perceraian.

Merupakan tujuan dari pencatatan pernikahan, yaitu untuk tertib administrasi pernikahan, jaminan memperoleh hak-hak tertentu, memberikan perlindungan terhadap status pernikahan, memberikan kepastian terhadap status hukum suami-istri maupun anak, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang diakibatkan oleh adanya.

Manfaatnya sendiri dari pencatatan perkawinan yaitu: pencatatan pernikahan dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang telah melangsungkan pernikahan, sehingga memberikan kekuatan bukti otentik tentang telah terjadinya pernikahan serta para pihak dapat mempertahankan pernikahan tersebut kepada siapa pun dan dihadapan hukum. Di samping itu, pencatatan pernikahan merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.

5. Beberapa argumen pendapat para ulama tentang pernikahan wanita hamil
Pendapat yang pertama dari Imam Hanafi masih terdapat perbedaan pendaan pendapat, diantaranya :
* Pernikahan tetap sah , baik dengan laki-laki yang menghamili atau tida
* Pernikahan sah dengan syarat harus dengan laki-laki yang menghamili, dan tidak boleh di kumpuli kecuali sudah melahirkan.
* Boleh nikah dengan orang lain asal sudah melahirkan.
* Boleh nikah asal sudah melewati masa haid dan suci, dan ketika sudah menikah maka tidak boleh dikumpuli kecuali sudah melewati masa istibro'.

Pendapat yang kedua dari Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal, beliau menghukumi perkawinan itu tidak sah  kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya dan ini harus memenuhi syarat, yaitu harus taubat terlebih dahulu.

Pendapatan  Imam Syafi'i lebih luas . Bukan berarti zina itu dilegalkan. Itu adalah praduga yang salah, karena perzinaan apapun sudah terkutuk. Imam Syafi'i berkata, "Kalau satu orang mencuri buah dari satu pohon, ketika itu haram. Kemudian dia beli pohon itu, maka apakah buahnya tadi masih haram atau sudah halal? Itu sudah halal. Tadinya haram kemudian menikah baik-baik maka menjadi halal". 

Tapi agar tidak salah paham- apakah dia terbebas dari dosa berzina ataukah dia terbebas dari murka Tuhan? Tidak. Itu tadi dari segi hukum. Dalam pandangan madzhab ini, wanita yang zina itu tidak mempunyai iddah, adapun jika melangsungkan pernikahan, maka nikahnya tetap sah.

Sedangkan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut: pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.

6. Tips-tips untuk menghindari perceraian
*  Berkomitmen dengan hubungan
* Saling memberi ruang
*  Saling menghormati
*  Berkomunikasi teratur terbuka dan jujur
*  Terbuka dalam masalah keuangan
*  Tidak egois satu sama lain
* . Mudah memaafkan
*  Selalu berdoa kepada Allah agar dihindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.

7.sekilas tentang pembahasan buku hukum Islam progresif dan inspirasi bagi pembacanya

 Buku hukum Islam progresif karya Moh Anas Kholis, M.H.I dan Dr Nor Salam, M.H.I buku ini Menurut prof. Dr kasuwi saiban, M.Ag buku ini merupakan sebuah kajian yang mencoba untuk menampilkan pemikiran para tokoh dalam melihat epistemologi hukum Islam dilihat dari pembacaan kontemporer, buku ini juga merupakan kompilasi metodologi hukum Islam yang lahir dari pemikiran besar pada zamannya dan masih relevan sampai saat ini.

Begitu juga Mahfud MD mengemukakan dalam testimoni ke akademikanya tentang buku ini menurutnya konfigurasi metodologi hukum Islam yang ortodok titik sementara konfigurasi metodologi hukum Islam yang kontekstual akan melahirkan produk hukum Islam yang transformatif.

Amsal Bakhtiar dan Ahmad tafsir secara fundamental, menyebut estimologi merupakan cabang filsafat yang secara khusus membahas tentang hakikat pengetahuan dan ruang lingkupnya, serta dasar-dasar dan pertanggungjawabannya atas pernyataan pengetahuan yang dimiliki. 

Epistemologi menjangkau persoalan fisika dan metafisika pada aras yang lain estimologi merupakan suatu hal yang sangat abstrak. Akan tetapi, dalam konstruksi pemikiran modern, epistemologi berada pada posisi yang sangat urgen. Sebab keberadaan estimologi sangat menentukan karakter pemikiran dan pernyataan kebenaran yang dihasilkannya. Konstruksi dasar estimologi akan berada dari satu peradaban dengan konteks peradaban lain.

Inspirasi dapat memberikan peluang kepada generasi berikutnya untuk melakukan konsepsi bahkan redivinasi sesuai dengan kondisi kekinian dan moderen. Pada Aras yang sama persoalan yang terjadi pada masyarakat terus berkembang

UTS HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA

Nama : Muhammad Bagus Riyanto
NIM.   : 212121190
Kelas : HKI 4f