Maluku Utara: Kepentingan Kekuasaan dan Geopolitik Internasional

Menyoroti kurangnya perhatian terhadap pertambangan, kerusakan lingkungan, isu agraria, ketimpangan ekonomi, dan sektor pendidikan di Maluku Utara, serta arah pembangunan yang kurang tepat, menekankan perlunya penilaian kritis terhadap perubahan.  Tuntutan serupa, memaksakan perubahan bangsa di persimpangan jalan (Maluku Utara) untuk hilang dari cita-cita yang sebenarnya di tuntut dengan hak kedaulatan rakyat. Penyakit ketidakjujuran para elit politik membentuk paradigma sosial dengan memanfaatkan narsi moralitas serta diskursus pengetahuan lewat kekuasaan sebagai jalan merekayasa opini publik.

            Lantas bagaimana posisi kita untuk menanggapi realitas sosial yang dikendalikan oleh kekuasaan? Bukankah kebenaran selalu menjadi dalil bahwa setiap berhala sosial yang merusak tata nilai kehidupan harus di lawan. Salah satu contribution poststructuralisms yang paling panting adalah konsep perlawanan, atau perlawanan terhadap otoritas. Perlawanan semacam ini dapat dilihat dalam gerakan masyarakat adat Maluku Utara melawan eksploitasi sumber daya alam dan perampasan lahan.

            Michel Foucault berpendapat bahwa kekuasaan dan pengetahuan bukan hanya alat untuk penindasan; Mereka dapat menciptakan realitas sosial melalui bahasa, pengetahuan, dan tindakan diskursif. Donny Gahral menekankan hubungan kompleks antara wacana dan realitas, seperti yang terlihat dalam kekuatan politik dan ekonomi Maluku Utara.

Jika kekuasaan adalah struktur dominan dalam kehidupan demokrasi nasional dan negara, sering kali digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk mempengaruhi realitas publik. Namun, kekuasaan juga dapat digunakan untuk penindasan, mengeksploitasi sumber daya dan pengetahuan.

            Jika melihat memakai Post-strukturalisme, sebuah gerakan yang menantang dan menyelidiki dinamika sosio-politik kekuasaan dalam sistem demokrasi, termasuk Maluku Utara, untuk memahami dinamika ini. Eksploitasi tambang emas dan nikel di Maluku Utara sering digambarkan sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi, meskipun kenyataannya terdapat ketidakadilan yang dihadapi oleh masyarakat adat dan ekosistem

            Karya Michel Foucault, kekuasaan dan pengetahuan, mengeksplorasi bagaimana dinamika kekuasaan membentuk kepercayaan kita. Di Maluku Utara, akses masyarakat terhadap media, pendidikan, dan lembaga menentukan kebenaran tentang pengembangan sumber daya alam. Poststrukturalisme menantang pengetahuan politik dan ekonomi elit, serta menyoroti konsekuensi negatif dari eksploitasi, seperti kerusakan lingkungan dan marginalisasi komunitas adat, yang sering kali ditanggung oleh penduduk lokal.

Maluku Utara dalam bayang-bayang Internasional

            Sebagai bagian dari wilayah kepulauan Indonesia bagian timur, Maluku Utara yang di kenal memiliki potensi yang strategis dalam kepentingan strategis internasional, nasional. posisinya terletak di jalur perairan yang menghubungkan antara Samudra Pasifik juga Samudra Hindia, sehinggah menjadikanya penting bagi lalu lintas maritim dunia. bukan hanya itu, sumber daya alam yang dimiliki, mulai dari sektor rempah-rempah, nikel, mas, gas , perikanan, menjadikan Maluku Utara mahal di mata internasional, pada akhirnya provinsi ini berada dalam kalkulasi geopolitk global.

            Jika dilihat secara geopolitik, salah satu rute penting di dunia yang kenal dengan (Alur Laut Kepulauan Indonedia III) ALKI III, Maluku Utara berada pada posisi demikian. maka sudah tentunnya jalur ini sering dilewat oleh kapal-kapal dagang dan meliter dari berbagi negara, seperti Amerika Serikat, China, Australia. dalam konteks regional, Maluku Utara juga berada pada dua posisi kekuatan besar,, yaitu Amerika Serikat dan China, hal serupa bisa dilihat dari kepentingan mereka dalam hitungan ekonomi, bisa kita sebut dengan peran mereka dalam memanfaatkan geoekonomi di Maluku Utara.

            Konflik Laut China Selatan menjadi arena penting bagi negara-negara besar, Amerika Serikat dan China yang memainkan peran dalam sengketa ini. Maluku Utara memang tidak secara langsung berada pada zona konflik Laut China Selatan, namun posisinya yang dekat dari aspek wilayah, maka memberikan potensi strategis bagi pangkalan mliter, pengawasan dan kontrol pada lalu lintas maritim.

            China, melalui kebijakan yang disebut dengan Belt and Road Initiative, maka negara tersebut memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. dengan potensi sumber daya alam yang besar dan posisinya yang strategis , Maluku Utara menjadi target investasi dan infrastruktur oleh China. pada aspek yang lain, Amerika Serikat serta sekutunya melihat Indonesia sebagai bagian penting dari strategis Indo-Pasifik, untuk melawan pengaruh China di kawasan tersebut. Dalam jurnal geopolitik Asia-Pasifik, Lowe dan Dunne (2020), mengatakan , wilayah Indonesia pada bagian timur , termasuk Maluku Utara adalah bagian yang di anggap belum secara sepenuhnya diekspolorasi dalam konteks strategis oleh kekuatan-kekuatan besar dunia, sehingga berpotensi menjadi hotspot baru seiring dengan konflik di kawasan Laut Chian Selatan.

                        Pengaruh Maluku Utara dalam negeri menjadi geostrategi nasional. pemerintah Indonesia dalam prespektif geostrategis seharusnya melihat Maluku Utara sebagai bagian wilayah penting dari Indonesia, apalagi dari sudut pandang maritim. pengawasan pada jalur perdagangan laut yang kursial bagi perekonomian Indonesia. para elit politik di daerah harusnya lebih cerdas dalam membaca kepentingan internasional. Maluku Utara merupakan salah satu provinsi dengan cadangan nikel terbesar sehingga menjadi kompenen penting dalam industri hijau dan pengembangan industri hirilisasi, maka Maluku Utara menjadi minat investori asing .

            Kepentingan ekonomi tidak terlepas dari resiko geopolitik. keberadaan perusahan tambang multinasional di Maluku Utara secara tidak langsung dapat memicu konflik sosial dan lingkungan , pada akhirnya masyarakat lokal tereliminasi dalam distribusi ekonomi. Smith and Jones (2020) Industri pertambangan di Indonesia memiliki dampak sosial, perusahan tambang dan masyarakat adat di wilayah Indonesia timur terjadi konflik, Maluku Utara bagian dari itu. konflik tersebut meningkat jika tidak ada intervensi kebijakan dari pemerintah yang tepat.

Untuk menjaga sikap agar MalukunUtara tidak terjebak dalam konflik kepentingan antara kekuatan besar dunia. dari pandangan Wiranto dalam studi peran Indonesia di kawasan Asia-Pasifik menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam diplomasi yang cermat di forum-foru internasional seperti ASEAN juga United Nations dalam mempengaruhi dan membantu menjaga stabilitas kawasan.

.