Salah satu contoh nyata dari tantangan keadilan dalam implementasi good governance adalah terkait distribusi anggaran daerah. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa terdapat disparitas yang signifikan dalam alokasi anggaran antara daerah kaya dan daerah miskin. Misalnya, Provinsi DKI Jakarta menerima alokasi anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Papua, meskipun Papua memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.
Kondisi ini menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Padahal masyarakat di Papua memiliki akses yang jauh lebih rendah terhadap layanan kesehatan dibandingkan dengan masyarakat di Jakarta. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem alokasi anggaran untuk memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Implementasi di Level Pemerintahan Daerah dan tantangannya.
Di level pemerintahan daerah, banyak inisiatif yang telah dilakukan untuk meningkatkan keadilan. Salah satu contohnya adalah program pembangunan infrastruktur yang berfokus pada daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah daerah di beberapa provinsi, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, telah melaksanakan proyek pembangunan jalan dan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Namun, dalam praktiknya, implementasi program-program tersebut sering kali terkendala oleh korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Tingkat korupsi di tingkat daerah masih cukup tinggi, dengan banyak kasus penggelapan anggaran pembangunan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan keadilan, tantangan besar dalam hal transparansi dan akuntabilitas masih harus diatasi.
5. Kepastian Hukum
Kepastian hukum diharapkan menciptakan iklim investasi yang kondusif, melindungi hak-hak individu, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat teradap pemerintah.
Di Era Jokowi, Pemerintah pusat dan daerah telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepastian hukum, salah satunya adalah program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Program ini bertujuan untuk memberikan sertifikat hak milik tanah kepada masyarakat secara gratis. Program ini diharapkan dapat mengurangi sengketa tanah dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah.
Namun, pelaksanaan PTSL masih memiliki beberapa hambatan. Â Biaya Pajak penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memberatkan masyarakat berpenghasilan renndah tidak mampu membayar. Meski ada opsi penundaan pembayaran, aturan teknis belum jelas, sehingga masyarakat masih merasa terbebani. Kemudian, PTSL menghadapi keterbatsn jumlah kapasitas SDM di lapangan, terutama pulau jawa, Ketersediaan petugas yang kurang memadai memperlambat proses sertifikasi tanah karena tidak sebanding dengan banyaknya bidang tanah yang perlu didaftarkan.selannjutnya, proses pengumuman data fisik dan yuridis sering membutuhkan waktu lama seperti ketidaklengkapan data dan kurangnya transparansi. (Muhammad et al., 2022)
6. Responsiveness
Responsiveness berarti kemampuan pemerintah untuk merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan cepat dan efektif.
Pengembangan sistem pengaduan masyarakat. contohnya, aplikasi LAPOR! (Layanan Pengaduan Online Rakyat) diluncurkan th 2014. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau aspirasi secara langsung kepada pemerintah. ORI memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pemerintah merespons keluhan masyarakat secara efektif dan cepat, terutama terkait dugaan pelanggaran administratif yang mengganggu hak-hak warga negara. ORI melakukan pelayanan di setiap provinsi. Selain menangani laporan, ORI juga memberikan rekomendasi kepada lembaga pemerintahan untuk memperbaiki layanan publik yang tidak memadai, mengurangi praktik maladministrasi, serta mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di masa depan
Di tingkat daerah, beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten meluncurkan program untuk meningkatkan responsivitas. Contohnya, Pemprov DKIJ meluncurkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang memungkinkan masyarakat melaporkan masalah seperti kemacean, kebersihan, dan keamaanan secara langsung pada pemerintah.
Kelemahan
-Respons aduan melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) dinilai lambat
- Ombudsman Tenaga kerja yang kurang memadai, fasilitas terbatas, anggaran terbatas.
- Pemerintah daerah atau lembaga pemerintah yang diawasi ombudsman tidak selalu kooperatif. (Pambudi, 2023)
