Ramos Horta Permalukan ABC: Papua Bagian NKRI!

Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia tak bisa menghindari “permusuhan,” baik dengan lembaga atau negara maupun dengan orang perseorangan. Salah satu mantan “musuh” Indonesia yang paling terkenal adalah Ramos Horta (soal Timor Timur), selain Xanana Gusmao. Saya ingat di era Orde Baru dan di awal-awal reformasi dua nama itu adalah pemberontak yang paling dicari oleh pemerintah Indonesia.

Selepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 2002, Horta sempat menjadi perdana menteri maupun presiden Timor Leste. Kini, Horta lebih aktif di PBB dan menjadi Utusan Khusus PBB untuk Guinea-Bissau. Teranyar ada yang menarik dari pernyataan Horta perihal posisi Papua dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tatkala diwawancara oleh wartawan ABC, Stephanie Boltje, Horta menyatakan dukungannya atas Papua menjadi bagian dari NKRI. Horta juga mengatakan keyakinannya bahwa Presiden Jokowi bisa menyelesaikan masalah apapun di Papua. Apapun masalah Papua, konteksnya adalah kedaulan NKRI, demikian Horta menegaskan.

ABC kecele

Saya yakin wartawan ABC itu bertanya soal Papua kepada Horta dengan harapan Horta akan mendukung Papua memisahkan diri dari Indonesia. Bukan rahasia lagi jika stasiun televisi yang berbasis di Australia itu kerap tidak fair dalam memberitakan Papua dan cenderung provokatif, menurut saya. Itulah mengapa saya yakin ABC kecele dan malu dengan respon Horta. Kasihannnn deh luuuu..hehe!

Menurut Horta, keinginan sebagian kecil kalangan di Papua untuk lepas dari Indonesia tidak akan berhasil. "Saya tidak mempercayai itu. Tentu saja semua di dunia ini mungkin saja terjadi. Namun saya tidak akan mendukung kemungkinan hal tersebut terjadi. Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia," tegas Horta.

Solusi untuk Papua

Dalam kesempatan yang sama, Horta memberikan masukan solusi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah Papua. "Solusi bagi Papua Barat yang lebih baik, menghentikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), masalah ekonomi, masalah sosial warga di sana harus dilakukan dalam konteks kedaulatan Indonesia," ujar Horta.

Horta selanjutnya juga menyatakan yakin bahwa Jokowi akan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat di Papua. "Dia (Jokowi) sudah pernah ke sana, dia sudah berjanji akan menyelesaikan masalah di sana. Dia tidak memiliki latar belakang militer, dia tidak memiliki agenda militer. Kalau ada orang yang bisa menyelesaikan masalah di Papua, saya melihat dia lah orangnya," tandasnya.

Agar apa yang dilakukan Jokowi behasil di Papua, salah satu kuncinya adalah kerja sama yang sepenuh hati dari elit-elit politik di Papua. "Saya juga mendesak kalangan elit di Papua untuk mengambil kesempatan ini, bekerjasama dengan presiden yang baru, guna membuat perubahan yang lebih baik antara Jakarta dan Papua," kata Horta.

Mengintersep manuver OPM di MSG

Satu perkembangan lain soal Papua adalah bahwa Indonesia telah “berhasil” mengintersep manuver OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Melanesia Spearhead Grup (MSG). Sebelumnya diberitakan OPM hampir pasti menjadi anggota MSG pada akhir tahun ini. Dengan diterimanya OPM di MSG maka MSG bisa membawa proposal OPM (keinginan memisahkan diri) ke Sidang Umum PBB.

Manuver OPM itu tentunya harus direspon dengan cepat oleh pemerintah Indonesia. Jokowi pun beberapa waktu lalu langsung melakukan kunjungan ke Papua Nugini, salah satu anggota MSG yang paling besar. Manuver Jokowi itu ternyata berbuah manis karena kemudian MSG pada pertemuan terakhir di Honiara menerima Indonesia sebagai anggota.

Sementara untuk OPM atau Kelompok Pembebasan Papua Barat, MSG hanya menerima mereka sebagai pengamat saja. Walau demikian, manuver OPM di MSG (Pasifik) itu mesti terus diwaspadai. Pemerintah Indonesia tidak boleh lengah jika tidak ingin NKRI pecah. NKRI harga mati!