[caption caption="Pratikno dan Andi Widjajanto paling dekat dengan Jokowi (sumber foto: beritadaerah.co.id)"][/caption]
Dulu soal tempat kelahiran Bung Karno, sekarang soal salah sebut kepanjangan BIN (seharusnya N = Negara, malah Nasional). Yang pertama salahnya Seskab Andi Widjayanto, yang kedua salahnya Mensesneg Pratikno. Oleh karena itu, bersama-sama dengan menteri yang mengejek Jokowi dan memiliki kewarganegaraan ganda (siapakah dia?), keduanya layak dicopot alias dipecat alias direshuffle.
Demikianlah argumen pembenaran para pendesak reshuffle kabinet. Ironisnya kebanyakan dari mereka (para pendesak) itu adalah politisi PDIP. Kelihatan sekali mereka ingin menambah posisi menteri untuk orang mereka. Mereka sih bilang nya sedang mengawal Jokowi, orang banyak bilang justru mereka membebani/memberatkan Jokowi.
Andi dan Pratikno tidak profesional!
Demikian teriak politisi PDIP, Masinton Pasaribu. Rupanya Masinton ini termasuk vokalis utama dari golongan pendesak reshuffle. Ia yang paling getol mengecam bahkan merendahkan menteri-menteri yang dianggap “musuh” PDIP. Sekali lagi saya tekankan, bahkan ia tak sungkan dengan Presiden Jokowi yang memilih menteri-menteri itu. "Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada dua pejabat di lingkaran dalam Istana Negara tersebut, Mensesneg, dan Seskab layak diganti," kata Masinton.
Masinton menambahkan kesalahan Seskab Andi saat menerbitkan Perpres Nomor 35 Tahun 2015 tentang pemberian fasilitas down payment (DP) mobil bagi pejabat negara, yang kemudian dicabut kembali oleh Presiden Jokowi. "Administrasi yang dikelola Sesneg dan Seskab adalah vital, karena menyangkut marwah kelembagaan negara dan pemerintahan," tuntas Masinton penuh wibawa.
Kesalahan fatal memang, tapi apa perlu direshuffle?
Saya pribadi menanggapi kesalahan penulisan kepanjangan N pada BIN oleh Sesneg memang cukup fatal. Saya tak bisa membayangkan bagaimana bisa Sesneg yang dihuni oleh banyak orang-orang pandai bisa lalai dan meloloslan kesalahan yang substansial secara administratif. Penanggungjawab utama dari kesalahan itu tentu saja Pratikno, dan ia tak bisa berkilah soal ini.
Tak bisa disalahkan jika publik, paling tidak menurut saya, melihat ada masalah yang serius di internal kabinet. Ada yang tak benar dalam sistem perencanaan mekanisme dalam pemerintahan saat ini. Apalagi kesalahan ini berulang dari kesalahan-kesalahan kecil sebelumnya.
Tapi apakah kesalahan tersebut semakin membenarkan Jokowi untuk mereshuffle kabinet? Bisa ya, bisa juga tidak. Jikapun reshuffle dilakukan, maka Jokowi harus melakukannya atas dasar kebaikan dan kepentingan kerja kabinet. Bukan karena takut diteriaki Masinton Pasaribu terus! Siapa pula kawan satu ini…hehehe!
Reshuffle janganlah menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan partai pendukung Jokowi. Herannya saya, ini partainya Jokowi kok malah membebani Jokowi, ya?! Tak paham aku! Mereka-mereka itu malah yang membuat seolah-olah, “Karena Pratikno Setitik, Rusak Kabinet Jokowi Sebelanga!” hhhhhhh….
