Tegas Tangani Politik Uang, Bawaslu Kabupaten Probolinggo Dapatkan Apresiasi

Probolinggo - Pengawasan Pilkada 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Hal itu tidak terlepas dari penanganan politik uang selama Pilkada 2024 di Kabupaten Probolinggo.

Salah satu tokoh yang mengapresiasi penanganan politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu adalah KH. Hafidzul Hakiem Noer. Jajaran pengasuh pondok pesantren Nurul Qodim ini menilai, langkah tegas Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam menangani praktik tersebut menunjukkan komitmen untuk menjaga kualitas demokrasi.  

"Terima kasih kepada Bawaslu dan Panwascam, mereka semua telah bekerja keras demi kebaikan Probolinggo ke depan," katanya, Jumat (29/11/2024).  

Gus Hafidz juga menilai, dengan langkah tegas Bawaslu menindak praktik politik uang, membuat iklim demokrasi di Kabupaten Probolinggo menjadi lebih baik. Bahkan, ia juga menilai pada Pilkada kali ini, praktik politik uang telah mampu ditekan, dan tidak semarak Pilkada-Pilkada sebelumnya.

 "Rakyat semakin cerdas, didorong oleh kecepatan informasi di media sosial yang dimanfaatkan secara baik. Harapannya ke depan, politik uang bisa terus diminimalisir karena itu akan merusak demokrasi," imbuhnya.  

Selain itu, Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnu Wardana, turut memberikan dukungannya terhadap langkah yang diambil oleh Bawaslu. Menurutnya, upaya ini menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat untuk berpolitik secara sehat.  

"Kami mendukung penuh langkah Bawaslu. Harapannya, ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak agar berpolitik secara sehat. Kami juga berterima kasih kepada penyelenggara pemilu, instansi terkait, dan seluruh elemen masyarakat yang bersinergi menjaga keamanan selama Pilkada berlangsung," ujarnya.  

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Yonki Hendriyantomenjelaskan, pencegahan politik uang menjadi prioritas utama selama masa tenang hingga malam pencoblosan. Ia menginstruksikan jajaran pengawas untuk melakukan patroli keliling guna mencegah praktik tersebut.  

"Pada proses perjalanannya, hampir seluruh kecamatan ada penanganan politik uang. Saat ini data penanganannya sedang kami proses untuk rekap," kata Yonki.  

Bahkan ia menyebut, pada malam hari sebelum pencoblosan, pihaknya menemukan dugaan praktik politik uang di Desa Wangkal, Kecamatan Gading. Hal ini menurutnya, pihaknya sangat berkomitmen untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang melanggar demokrasi.

"Praktik politik uang tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga merusak demokrasi," ujarnya.