Sejak tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia berangsur pulih, setelah mengalami kontraksi sepanjang tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Padahal, berdasarkan prakiraan Bank Dunia dan Worldwide Financial Support (IMF), ekonomi Indonesia berpotensi tumbuh lebih dari 5% selama 2022 dan 2023.
Jika prediksi tersebut menjadi kenyataan, maka pencapaian tersebut memang patut untuk diapresiasi. Sebab, dalam 2 tahun ke depan, perekonomian dunia akan dihadapkan pada risiko yang besar. Padahal, Bank Dunia telah memperingatkan potensi besar perekonomian dunia memasuki resesi.
Pemicu resesi ekonomi dunia ini adalah meletusnya invasi militer Rusia ke Ukraina. Sudah lebih dari 6 bulan, invasi militer ini masih berlanjut. Berbagai diplomasi telah dilakukan untuk mengakhiri invasi ini, termasuk oleh Presiden Jokowi. Namun hingga saat ini belum menunjukkan perkembangan yang positif. Serangan militer belum mereda.
Salah satu dampak invasi ini adalah terganggunya pasokan berbagai komoditas (energi, pangan dan mineral). Pasalnya, kedua negara ini merupakan lumbung komoditas penting.
Dampak di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia juga terjadi keterpurukan ekonomi masyarakat yang cenderung menurun akibat stabilitas ekonomi yang belum membaik.
ketika satu kasus infeksi Covid-19 ditemukan) mempersulit perbaikan rantai pasokan dunia. Pasalnya, China merupakan 'hub' penting bagi kebutuhan aktivitas manufaktur dan perdagangan dunia.
Meredupnya pertumbuhan ekonomi China tentunya akan berdampak pada perekonomian negara lain, salah satunya Indonesia. Pasalnya, China menyumbang sekitar 20% nilai ekspor Indonesia.
Sebagai perekonomian terbuka, perekonomian Indonesia tentunya tidak luput dari risiko dan perubahan kebijakan dari negara maju tersebut. Potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik terbuka lebar.
Namun mengingat mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga (RT). Dengan demikian, menjaga vitalitas konsumsi rumah tangga sangat penting agar laju pertumbuhan ekonomi tidak cepat melemah. Seperti yang terjadi di negara-negara berkembang lainnya.
Masalahnya, untuk menjaga vitalitas konsumsi, diperlukan inflasi yang rendah dan stabil. Selama 2015-2019, rata-rata inflasi tahunan berada di bawah 4%. Sayangnya, inflasi tahun ini cenderung lebih tinggi. Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, inflasi pada akhir tahun 2022 dapat mencapai 4,5% (YoY).
Untuk itu, komunikasi dan sinergi kebijakan harus terus dijaga agar lonjakan inflasi tidak melebihi ekspektasi. Selama ini pemerintah telah menempuh berbagai cara untuk menekan inflasi harga yang bergejolak (pangan) dengan menjaga keamanan pasokan dan mempercepat distribusi bahan pangan.
Sedangkan untuk menekan inflasi harga, pemerintah mengatur dengan menaikkan subsidi BBM hingga Rp 520 triliun. Meski subsidi ini harus ditinjau ulang, karena bukan target tetap. Dan bergeser ke penguatan bantuan perlindungan sosial bagi masyarakat akar rumput yang memang akan terpukul keras oleh kenaikan inflasi.
Selama ini kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi lebih banyak dilakukan melalui kebijakan nonbunga ketimbang suku bunga. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga force pertumbuhan ekonomi. Kebijakan non suku bunga adalah pengetatan likuiditas (peningkatan rasio GWM) dan penguatan kebijakan triple intervensi (spot, NDF dan SBN). Meski harus diakui, jika The Encouraged semakin agresif menaikkan suku bunga, maka peluang kenaikan suku bunga acuan (BI-7DRR) sangat terbuka lebar.
