Gali Lubang Tutup Lubang

GALI LUBANG TUTUP LUBANG ... Gali Tutup Hutang

Oleh Muhammad E. Irmansyah - ISDT

Dari RAPBN 2018 yang sudah jadi APBN 2018 disebutkan bahwa: 

Anggaran Pemerimaan Negara sebesar Rp. 1.878,4 triliun yang didapat dari pajak sebesar Rp. 1.609,4 triliun (86%), sumber daya alam (SDA) Migas Rp. 77,2 triliun (4%) dan SDA non Migas sebesar Rp. 22,1 triliun (1%).

Anggaran Belanja Negara, terdiri dari cicilan pokok hutang & bunga sebesar Rp. 646 triliun; bunga Rp. 247,6 triliun sedangkan defisit anggaran Rp. 326 triliun.

Pendapatan negara sekitar 86% dari pajak, 5% dari SDA. Lho..., koq sumber daya alam Indonesia yang melimpah ini cuma bisa beri kontribusi hanya sebanyak 5%? Itu artinya kita tidak bisa menikmati lagi hasil SDA yang melimpah itu.

Defisit anggaran Rp. 326 triliun mengisyaratkan bahwa kedepan akan ada dua kebijakan tambah jenis pajak atau tambah hutang. Sedangkan menambah pendapatan dari SDA sudah tak mungkin, karena SDA itu sudah dikuasai asing dengan perjanjian yang mengikat untuk diperpanjang.

Nah..., disinilah pokok persoalan. Nampaknya pemerintah, dalam hal ini kementrian keuangan dan lebih spesifik lagi menteri keuangan nampaknya seolah panik sehingga mengeluarkan kebijakan yang penuh anomali (kelainan/keanehan) dan terkesan tidak berpihak kepada rakyat banyak.

1. Menteri "anomali" melakukan "anomali", terkesan seolah-olah hutang yang harus dibayar hanya sekitar 211 triliun rupiah saja, padahal sebenarnya pembayaran hutang pokok+bunga adalah mengarah ke angka 700 TRILIUN RUPIAH !

2. Defisit anggaran 330an triliun rupiah membuat pemerintah panik, akhirnya mengusulkan RUU PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang isinya antara lain akan menarik semacam pajak yang disebut semacam service charge atas segala pelayanan pemerintah yang dikaitkan dengan APBN, buat surat kelahiran.., bayar; mau nikah bayar alias dikenai "pajak", mau cerai .... bayar alias kena "pajak"..., dan kemudian jika ingin rujuk.... juga kena pajak service charge. Kalau mau rujuk saja dikenai "pajak"... apakah ini berarti sang Menteri Anomali alias mbok Srintil ini menganjurkan kumpul kebo saja?

Ketika hari Rabu kemarin (15/11) saya tanyakan kepada beberapa Kyai pondok pesantren dan Ustadz Senior tentang dampak apa yang akan terjadi jika diberlakukan "ide gila" ini (RUU PNBP), maka mereka menjawab, "..... kurangnya respon masyarakat karena mereka pada nggak paham peraturan ini. Nggak paham akibat dan risikonya, nggak paham saluran.....; ...... Rakyat umumnya nggak tahu.... nggak paham..... Lebih lagi para Kyai di Pesantren....", demikian jawab KH. DR. Iqbal K, seorang pimpinan pondok bergelar Doktor dalam bidang Ilmu Syariah jebolan Universitas Al Azhar, Cairo, Mesir. Bahkan kyai Iqbal menambahkan, "... ini (RUU PNBP) adalah pajak juga, hanya namanya saja (namanya tidak disebut sebagai pajak), .... hakekatnya adalah pajak itu yang saya tangkap.", jelasnya.

Ternyata sang kyai ini cukup mengikuti juga urusan tax amnesti dimana beliau katakan, "Pemerintah pada kebijakan pajak sebelum ini adalah berburu di kebun binatang. Dan kini RUU PNBP ini ibarat menjala di kolam ikan.."Lebih lanjut kyai Iqbal mengatakan bahwa terkait hak dan tanggung jawab setiap warga negara maka wajib bagi pemerintah untuk publikasikan secara luas dahulu rancangan itu. Setiap warga negara harus mengetahui lebih dahulu sebelum keputusan ya atau tidak. Kalau tidak transparan dari pemerintah sejak ide, olahan, hingga jadi undang-undang, maka itu adalah upeti, tarikan secara paksa dan sepihak oleh pemerintah terhadap warga...", jelasnya.

Kemudian juga uang ujian semester, jika sekolah memungut uang pendaftaran tahunan, segala bentuk uang masuk dari santri/pelajar dan atau mahasiswa. Selama ini uang pendaftaran/semesteran santri/mahasiswa tidak dikenakan kewajiban "semacam pajak" tersebut. Dinegara super kapitalis seperti Amerika Serikat saja tidak memungut uang semacam ini, bahkan pemerintah Amerika membantu setiap usaha pendidikan karena mereka tahu bahwa masa depan negaranya tergantung kwalitas pendidikan warga/rakyatnya.

Rakyat yang ditekan-tekan untuk diambil alias di palak uangnya oleh pemerintah jika RUU PNBP model begini diberlakukan padahal kan rakyat sudah bayar pajak?

Sebenarnya ada cara lain yang tidak memberatkan rakyat, salah satunya "korek" pajak dari perusahaan Asing namun sekali lagi anomali justru terjadi yakni dengan diturunkannya menjadi hanya 25% dari yang seharusnya, contohnya Freeport. Untuk diketahui saja bahwa penerimaan negara bukan pajak dari sektor pertambangan ini cuma dibawah 10 triliun rupiah....?!?!?

INFORMASI TIDAK SAMPAI

Yang lucunya di sebagian daerah yang saya kunjungi pekan lalu di Sumatera Utara dan Aceh, informasi seperti diatas tidak sampai kepada masyarakat, atau kalaupun sampai kepada mereka, mereka seolah tidak perduli karena mereka tidak paham akan arti angka-angka ini semua. Dimata mereka business as usual semuanya dianggap berjalan baik bahkan hutang sebesar apapun dianggap tidak apa-apa!

Ini semuanya akibat Presiden yang memang bukan seorang ekonom itu diberi informasi HOAX oleh Menteri Anomali Mrs. Anomali dengan julukan Mbok Sri.

Anomali yang paling dahsyat adalah, ketika ekonomi ini menurun mbok Sri mati-matian mengatakan tidak melambat dan berjalan baik, tapi setelah Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan bahwa telah terjadi perlambatan ekonomi maka buru-buru Mrs. Anomali buang badan dengan mengatakan tahun 2018 ini akan terjadi krisis ekonomi. Padahal yang menyebabkan pelemahan daya beli adalah karena Austerity Policy (kebijakan pengetatan atau pemotongan anggaran) yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Mrs. Anomali mbok Sri sendiri.

@mei 17112017