Ternyata sang kyai ini cukup mengikuti juga urusan tax amnesti dimana beliau katakan, "Pemerintah pada kebijakan pajak sebelum ini adalah berburu di kebun binatang. Dan kini RUU PNBP ini ibarat menjala di kolam ikan.."Lebih lanjut kyai Iqbal mengatakan bahwa terkait hak dan tanggung jawab setiap warga negara maka wajib bagi pemerintah untuk publikasikan secara luas dahulu rancangan itu. Setiap warga negara harus mengetahui lebih dahulu sebelum keputusan ya atau tidak. Kalau tidak transparan dari pemerintah sejak ide, olahan, hingga jadi undang-undang, maka itu adalah upeti, tarikan secara paksa dan sepihak oleh pemerintah terhadap warga...", jelasnya.
Kemudian juga uang ujian semester, jika sekolah memungut uang pendaftaran tahunan, segala bentuk uang masuk dari santri/pelajar dan atau mahasiswa. Selama ini uang pendaftaran/semesteran santri/mahasiswa tidak dikenakan kewajiban "semacam pajak" tersebut. Dinegara super kapitalis seperti Amerika Serikat saja tidak memungut uang semacam ini, bahkan pemerintah Amerika membantu setiap usaha pendidikan karena mereka tahu bahwa masa depan negaranya tergantung kwalitas pendidikan warga/rakyatnya.
Rakyat yang ditekan-tekan untuk diambil alias di palak uangnya oleh pemerintah jika RUU PNBP model begini diberlakukan padahal kan rakyat sudah bayar pajak?
Sebenarnya ada cara lain yang tidak memberatkan rakyat, salah satunya "korek" pajak dari perusahaan Asing namun sekali lagi anomali justru terjadi yakni dengan diturunkannya menjadi hanya 25% dari yang seharusnya, contohnya Freeport. Untuk diketahui saja bahwa penerimaan negara bukan pajak dari sektor pertambangan ini cuma dibawah 10 triliun rupiah....?!?!?
INFORMASI TIDAK SAMPAI
Yang lucunya di sebagian daerah yang saya kunjungi pekan lalu di Sumatera Utara dan Aceh, informasi seperti diatas tidak sampai kepada masyarakat, atau kalaupun sampai kepada mereka, mereka seolah tidak perduli karena mereka tidak paham akan arti angka-angka ini semua. Dimata mereka business as usual semuanya dianggap berjalan baik bahkan hutang sebesar apapun dianggap tidak apa-apa!
Ini semuanya akibat Presiden yang memang bukan seorang ekonom itu diberi informasi HOAX oleh Menteri Anomali Mrs. Anomali dengan julukan Mbok Sri.
Anomali yang paling dahsyat adalah, ketika ekonomi ini menurun mbok Sri mati-matian mengatakan tidak melambat dan berjalan baik, tapi setelah Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan bahwa telah terjadi perlambatan ekonomi maka buru-buru Mrs. Anomali buang badan dengan mengatakan tahun 2018 ini akan terjadi krisis ekonomi. Padahal yang menyebabkan pelemahan daya beli adalah karena Austerity Policy (kebijakan pengetatan atau pemotongan anggaran) yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Mrs. Anomali mbok Sri sendiri.
@mei 17112017
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H