Mohon tunggu...
Muhammad Haikal Sugiarto
Muhammad Haikal Sugiarto Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Belajar

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Dampak terjadinya kebijakan otoriter dalam hukum islam

19 Juni 2024   20:25 Diperbarui: 19 Juni 2024   20:30 29
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Otoriter adalah suatu bentuk pemerintahan atau sistem kekuasaan di mana satu individu atau sekelompok kecil individu memiliki kekuasaan yang sangat besar dan tidak dibatasi oleh hukum atau institusi lain. Dalam sistem otoriter, kebebasan individu sering kali sangat terbatas, dan pemerintah memiliki kontrol yang ketat atas berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk media, pendidikan, dan aktivitas politik.

Kebijakan otoriter biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan faktor ini adalah cikalbakal pola pikir suatu negara untuk menetapkan atau mangatur tertib negaranya demi keberlangsungan negara tersebut, contoh dari terjadinya kebijakan otoriter yakni krisis ekonomi, tingginya tingkat inflasi dan pengangguran serta Ketidakstabilan ekonomi dapat membuat masyarakat putus asa dan mendukung pemimpin yang menjanjikan stabilitas dan perbaikan cepat.

Krisis politik juga dapat menjadikan suatu wilayah menjadi wilayah yang otoriter karena Pemerintahan yang korup dan tidak efisien dapat memicu ketidakpuasan rakyat dan mendorong dukungan bagi pemimpin otoriter yang berjanji untuk membersihkan pemerintahan, serta Ketidakstabilan dan konflik politik dapat membuat masyarakat mendambakan pemimpin kuat yang dapat membawa stabilitas.

Kebijakan otoriter dapat memiliki berbagai pengaruh terhadap suatu negara dan masyarakatnya. Dampak akibat ditimbulkan karena adanya kebijakan otoriter yang dapat merugikan, beberapa dampak dari kebijakan otoriter yakni HAM. Kebijakan otoriter seringkali merugikan hak asasi manusia seperti pembatasan kebebasan, kebebasan berekspresi serta timbulnya pelanggaran HAM yang didasari oleh penangkapan sewenang-wenangnya, penyiksaan terhadap masyarakat yang tidak sependapat dengan pihak berkuasa di suatu wilayah.

Dalam ajaran Islam, kepemimpinan yang otoriter (otoritarianisme) tidaklah dianjurkan. Islam menekankan prinsip-prinsip keadilan, konsultasi (syura), dan perlakuan yang baik terhadap semua orang. Nilai-nilai yang diajarkan islam harus sesuai prinsip-prinsip yang diturunkan oleh pemimpin terdahulu yang contohnya: Keadilan (Al-Adl), Pemimpin dalam Islam harus adil dalam setiap keputusan dan tindakan mereka. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya keadilan, seperti yang tercantum dalam Surah An-Nisa' (4:58), "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...". Selain keadilan islam juga mengajarkan Perlakuan Baik dan Rahmat, Pemimpin harus memperlakukan rakyatnya dengan baik dan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dari kepemimpinan yang penuh kasih sayang. Dalam sebuah hadits, Nabi bersabda, "Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka" (HR. Abu Dawud).

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun