Pengembangan Kemandirian dan Kualitas Pelajar serta Pengaruhnya terhadap Masyarakat dalam Era Program Merdeka Belajar

Pengembangan Kemandirian dan Kualitas Pelajar,Serta Pengaruhnya Terhadap Masyarakat  Dalam Era Program Merdeka Belajar

Ditulis oleh: Muhammad Syavick Abdurrahman . Mahasiswa pendidikan sosilogi Universitas Negeri Jakarta

Mengikuti arahan presiden Joko Widodo yang menunjuk pada pengembangan kualitas Sumber daya manusia (SDM) sangat dibutuhkan. Merespon hal itu Mentri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengembangkan program merdeka belajar, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelajara sebagai bibit-bibit unggul yang nantinya akan menggerakkan negara ini. Program ini berusaha mentransformasi pendidikan menjadi lebih simpel tetapi juga lebih luwes dalam menilai dan mengembangkan siswa didalam pendidikan.

Ada empat poin utama yang ditekankan sang menteri kepada pendidikan indonesia. Poin pertama Pemberian otonomi dalam mengurus USBN yang tadinya dilakukan oleh pusat sekarang dilakukan dan dimanajemen oleh sekolah itu sendiri. 

Hal ini mendapat beberapa keuntungan. Pertama secara gaaris besar hal ini dapat menghemat dana pemerintah untuk kegiatan pendidikan. Dana tersebut dapat dialihkan untuk memaksimalkan di kegiatan pendidikan lain. 

Kedua penilaian dapat lebih presisi dan komperhensif karena dilaksanakan oleh sekolah itu sendiri yang mengenal murid tersebut. Dana yang digunakan dapat meningkatkan kapasitas sekolah dan guru yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan peserta didik lebih baik dan efektif.

Kedua, perubahan pengadaan UN atau ujian nasional diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Penilaian ini terdiri dari kemampuan penalaran menggunakan bahasa (literasi) dan angka (numerasi) dan penguatan pendidikan karakter. 

Keuntungannya adalah sekolah dapat lebih mudah dalam menilai dari rekam jejak peserta didik dan para guru dapat mempersiapkan lebih matang untuk mereka kedepannya.

Ketiga, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau yang disingkat dengan nama RPP. Kebijakan ini menerapkan kebebasan guru dalam memilih, mengembangkan dan menggunakan RPP. Inti dari RPP terdiri dari 3 komponen yaitu Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen. 

Penyedehanaan ini dapat dimanfaatkan guru untuk memberikan banyak waktu mereka untuk mempersiapkan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan. Dampak yang di dapatkan adalah guru dapat lebih mudah dan tidak tertekan oleh waktu atau RPP yang merumitkan, sehingga dapat mencurahkan waktunya untuk memikirkan kegiatan pembelajaran yang efektif untuk para muridnya.

Keempat, dalam penerimaan pesertadidik baru (PPDB) dilakukan dengan sistem zonasi yang lebih fleksibel agar tidak terjadi ketimpangan akses dan kualitas diberbagai daerah. Hal ini dilakukan agar terjadinya perataan kualitas dan dapat bergerak secara bersama antara pusat dan daerah.