Oleh: Muhammad Isrofil Najibullah
Pendahuluan
Beberapa tahun belakangan ini masih saja terdengar tentang adanya masyarakat yang tidak mau menggunakan hak suara nya untuk memilih di Pemilihan Umum. Dari tahun ke tahun masih saja kita dapati beberapa masyarakat yang golput ketika Pemilihan umum.
Sebenarnya, ada beberapa faktor kenapa sebagian masyarakat Indonesia memilih untuk golput, salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia memilih untuk golput adalah masyarakat yang merasa tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia dan kurangnya kepercayaan pada calon pemimpin untuk membangun Indonesia yang lebih maju.
Dan faktor-faktor lainnya kenapa masyarakat memilih untuk golput adalah karena alasan teknis dan tidak tersediannya TPS di tempat mereka tinggal. Dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui informasi mengenai Pemilihan umum yang diselenggarakan.
Pada tahun 2019, tingkat golput menurun dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana yang dilangsir di beberapa media jumlah data golput pada pilpres 2019 mencapai 19,40% www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161. Dan menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat golput tahun ke tahun berbeda. P
ada tahun 2004 tingkat golput mencapai 23,30% dan pada pilpres 2009 berjumlah 27,45% dan 30,42% ditahun 2014. Dan ini menandakan bahwasanya golput di setiap Pemilihan itu ada dari tahun ke tahun. Untuk itu perlunya ada perhatian khusus dari pemerintah untuk memberikan pemahaman pada masyarakat Indonesia tentang pentingnya menggunakan hak suara bagi setiap warga Indonesia.
Pengertian Golput
Sebagaimana banyak orang ketahui golput adalah tidak memberikan hak suara ketika Pemilihan umum. Sebagaimana dilangsir dari Wikipedia, golput/golongan putih (disingkat golput) atau abstensi (dari kata Bahasa inggris “abstain” yang berarti ‘menjauhkan diri’) adalah istilah politik ketika seorang peserta dalam proses pemungutan suara tidak memberikan suara atau tidak memilih satupun calon pemimpin, atau bisa juga peserta yang datang ke bilik suara tetapi tidak ikut memberikan suara hingga prosesi pemungutan suara berakhir.
Dari sini kita mengetahui bahwasanya golput adalah ketidak ikut memberikan kontribusi dengan memakai hak suaranya untuk memilih di Pemilihan umum. Dan ini adalah sebuah penurunan kualitas di masyarakat Indonesia. Yang harusnya hak suaranya di gunakan dengan sebaik mungkin tapi karena golput tidak digunakan dengan semestinya.
Perlu kesadaran yang cukup untuk masyarakat Indonesia tentang pentingnya menggunakan hak suaranya masing-masing, karena dengan menggunakan hak suara yang telah diberikan, menjadikan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih seorang pemimpin yang akan membuat Indonesia yang lebih maju.
Dampak Negatif Dari Golput
Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat Indonesia untuk memberikan kontribusi hak suara dan kemajuan Indonesia, menyebabkan ketidak stabilan sistem yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui sistem yang ada di pemerintah untuk pelaksanaan pemilu sudah sesuai standar dan undang-undang.
Ada banyak hal yang perlu kita tanamkan kepada pola pikir masyarakat yang masih mengambil langkah golput ketika pemilu, dengan cara memberikan edukasi yang baik dan menyeluruh akan pentingnya menggunakan hak suara ketika pemilu dan memberi pengetahuan dampak negatif dari golput.
Berikut adalah beberapa dampak negatif dari golput :
- Mencerminkan bangsa yang tidak demokrasi dalam negara, padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya negara kita adalah negara demokrasi, dengan sistem pemerintahan turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Sangat disayangkan jika dinegara yang demokrasi tetapi apatis ketika pemilu dengan cara tidak menggunakan hak suara atau pasrah atau tidak ikut kontribusi dalam membangun negeri. Dan tingkah masyarakat yang golput mencerminkan rendahnya sistem demokrasi. Karena seharusnya dinegara yang demokrasi, masyarakatnya ikut andil dan ikut serta dalam Pemilihan pemimpin yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik lagi.
- Hak tidak digunakan secara maksimal, sedangkan setiap warga Indonesia yang telah ditetapkan oleh undang-undang mempunyai hak suara untuk memilih siapa calon pemimpin yang akan menahkodai Indonesia. Ketika hak tidak digunakan semestinya akan mengalami penurunan dari sistem yang berlaku. Hak yang seharusnya digunakan untuk memilih tapi tidak digunakan sebaik-baiknya dan itu adalah salah satu perlakuan yang merugikan diri sendiri.
- Ketika ada yang golput itu bisa menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan dan kredibilitas calon terpilih. Dan akan berdampak tidak baik di fungsi pemerintahan, karena pemerintah daerah tidak bisa menjalakan fungsinya dengan baik karena kurangnya dukungan politik. Padahal menghindari golput itu bisa menyuarakan aspirasi rakyat yang memilih supaya bisa terwujud. Ironisnya, sebagian dimasyarakat Indonesia melakukan golput atau tidak memberikan hak suaranya ketika Pemilihan, tapi ketika ada masalah dipemerintah atau kebijakan pemerintah ikut menyuarakan aspirasinya. Harusnya masyarakat sadar dari awal sebelum golput, masyarakat harus menganalisa yang terjadi kedepan seperti apa
Strategi Mengatasi Golput
Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 270 juta orang , Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia. Akan tetapi dari jumlah yang sebegitu banyak bukan berarti Indonesia tidak mempunyai tantangan untuk memperaktekkan negara demokrasi. Nyatanya di negara demokrasi terbesar di dunia ini masih ada saja sebagian masyarakat yang golput atau tidak memberikan hak suaranya ketika Pemilihan pemimpin. Padahal Indonesia negara demokrasi.
Adapun beberapa hal yang sekiranya perlu mengurangi atau mengatasi praktek golput di masyarakat :
- Pemerintah berperan penting dalam hal ini untuk mensosialisasikan ke masyarakat sebagai pemilih dan menegakkan negara demokrasi dan juga melakukan penelitian mendalam terhadap wakil-wakil rakyat sebelum memilih untuk menghindari kekecewaan dan ketidakpercayaan pada pemerintah.
- Perlu dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemilu.
Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu.
Oleh karena itu, perlu diupayakan perubahan untuk memperkuat Lembaga perwakilan rakyat melalui langkah mewujudkan sistem multipartai sederhana yang selanjutnya akan menguatkan pula sistem pemerintahan presidensial sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.
Semoga dengan adanya pemahaman seperti ini untuk masyarakat bisa mengurangi praktek golput dalam Pemilihan umum.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H