Media Sosial, Tempat Kebebasan Berpendapat atau Menyebar Penghinaan?

Tidak bisa dipungkiri lagi di tahun yang sudah memasuki era modern ini dimana segala pekerjaan yang awalnya berat dapat dimudahkan dengan adanya teknologi. 

Teknologi sendiri memang diciptakan untuk mempermudah dan memperlancar segala urusan manusia dalam hal apapun, baik itu pekerjaan, belajar, serta juga berkomunikasi, dan masih banyak lagi kemudahan yang didapat dari teknologi yang sudah sangat modern. Sebelum munculnya teknologi seperti smartphone, sangat sulit untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain, namun setelah munculnya smartphone, tidak dibutuhkan waktu yang dan cara yang sulit untuk menghubungi seseorang.

Smartphone merupakan sarana komunikasi yang sangat penting bagi setiap orang di era yang sangat modern ini, bagaimana tidak, untuk menghubungi seseorang saja kita hanya perlu menelpon langsung melalui smartphone kita, sehingga smartphone ini sangat menguntukan bagi manusia. 

Informasi-informasi terbaru pun bisa di update melalui internet dan media sosial yang ada dalam smartphone kita namun, tak jarang kemudahan dalam membagi informasi melalui intenet disalahgunakan sehingga dapat merugikan kita langsung, seperti halnya kasus menghina presiden Jokowi melalui media sosial twitter yang terjadi di kepulauan riau pada tanggal 8 mei tahun 2021.

Dilansir dari detik news, pria bernama Mustafa Kamal telah ditangkap oleh polisi setempat karena membuat postingan yang berisi hinaan kepada presiden jokowi serta menyebarkan hoax dan sara dalam akun twitternya. Mustafa Kamal yang merupakan pelaku pada kasus ini diketahui telah membuat sebuah postingan yang berisi kritikan dengan menggunakan kalimat yang dinilai tak pantas serta membuat mengumpamakan wajah Presiden Jokowi dengan hewan.

Kasus serupa juga terjadi pada bulan april, tepat senulan sebelum kasus Mustafa Kamal, yakni pelaku berinisial WP membuat postingan yang berupa penghinaan pada akun sosial media facebook miliknya. 

Dilansir dari Jpnn.com perbuatan pelaku memiliki maksud untuk menyindir kinerja presiden Jokowi sehingga ia membuat postingan sebagai bentuk kekecewaan dan ketidak sukaannya kepada kinerja presiden. Tentunya perbuatan yang dilakukan oleh Mustafa Kamal dan WP adalah tindakan pidana yang tidak seharusnya ditiru oleh banyak orang.

Kedua kasus yang terjadi tersebut dijerat dengan pasal yang sama yakni UU ITE tepatnya pasal 45A ayat 2 UU ITE no 19 tahun 2016 dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar. UU ITE memang tak banyak diketahui oleh masyarakat sehingga kerap kali mereka melanggar pasal tersebut. Mungkin menurut para pelaku yang membuat postingan serta kiriman gambar tersebut hal yang mereka lakukan adalah kebebasan berpendapat yang mereka sebarkan melalui media sosial tanpa memahami bahwa adapula hukum yang berlaku di dalam aktifitas bersosial media.

Dengan maraknya kasus penghinaan kepada presiden, hal ini membuat Kemenkumham membuat RUU KUHP yang isinya tentang hukuman terhadap orang yang melakukan penghinaan kepada presiden, apabila dilakukan diluar sosial media maka hukumannya adalah 3,5 tahun penjara, dan apabila dilakukan dalam media sosial maka hukumannya diperberat yaitu adalah ancaman 4,5 tahun penjara. Tak hanya penghinaan kepada presiden, penghinaan pada anggota DPR pun dapat di sanksi minimal 2 tahun penjara.

Tentunya hal ini menuai pro kontra dalam masyarakat, mengingat dasar negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi yang melindungi masyarakat dalam kebebasan berpendapat. 

Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) menganggap bahwa RUU tentang larangan menghina presiden merupakan suatu pasal yang aneh dan menunjukkan bahwa Presiden serta DPR antikritik. Hal tersebut dinilai sangat bertentangan dengan kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh semua orang yang mana telah tertera dalam pasal 22 ayat 3 UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Dalam pasal tersebut telah terjamin kebebasan berpendapat sesuai dengan isi hatinya. Kebebasan berpendapat juga merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dapat dilindungi menurut pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta dipertegas pula di dalam pasal 28 dan 28 E ayat 3 UUS RI 1945. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan larangan menghina DPR serta Presiden yang ada dalam RUU KUHP.

Apabila mengirim sindiran melalui sosial media merupakan kebebasan berpendapat maka tentunya tidak dapat dihukum karena telah melakukan hal tersebut, pun sebaliknya, apabila mengirim sindiran melalui sosial media adalah sebuah penghinaan maka hal tersebut tentunya dapat disanksi. Hal tersebut tentu tak luput dari sulitnya membedakan antara mana yang merupakan kritikan serta mana yang merupakan penghinaan sehingga tak jarang para pengguna media sosial sering salah dalam menggunakannya.

Pada RUU KUPH tentang penghinaan kepada PResiden dan anggota DPR, salah seorang dosen Universitas Al-Azhar Jakarta, Suparji memberi gambaran tentang perbedaan antara oenghinaan dan kritikan. Misalnya Presiden A tidak memenuji janji kampanye, maka itu merupakan sebuah kritikan. 

Kemudian contih lain adalah Presiden A tidak pro kepada rakyat, itu merupakan sebuah penghinaan, kalimat pertama merupakan kritik karena berisi tentang penagihan janji kampanye presiden yang tak kunjung dilaksanakan, sedangkan kalimat kedua mengandung hal yang menuduh serta kalimat yang dinilai tidak pantas. Berdasarkan dengan yang disampaikan oleh Suparji diatas, bahwa memang terdapat perbedaan antara kritikan dan penghinaan, sehingga alangkah lebih baiknya kita sebagai pengguna sosial media yang aktif harus lebih hati-hati dalam menggunakan sosial media, terutama dalam membuat suatu postingan berupa tulisan maupun foto yang mengandung unsur sindiran maupun kritikan karena memang terdapat hukum yang mengatur kita dalam bersosial media agar tetap bisa mengakses sosial media dengan menjungjung tinggi rasa hormat setra tanggung jawab sebagai pemilik akun dan pengguna sosial media. 

Menggunakan sosal media tidak semerta-merta kita dapat melakukan apapun yang kita mau, akan tetapi perlu diperhatikan pula tata cara bersosial media yang baik dan benar agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan yang kita buat sendiri di dalam bersosial media,

Dari sini dapat dilihat bagaimana pengaruh yang amat sangat besar dari media sosial terhadap seseorang maupun terhadap kelompok tertentu. Media sosial merupakan sarana informasi yang sangat cepat tersebar, mulai dari sabang sampai merauke, informasi apapun atau postingan apapun yang telah muncul di sosial media dapat dengan mudah ditemukan hanya dengan mengakses nya melalui internet dan platform media sosial. Rekam jejak digital pada sosial media tak akan pernah hilang dari internet, karena sekali kita membuat atau mengupload postingan apapun itu, maka akan tetap ada selamnya dalam jejak digital.

Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus-kasus yang terjadi adalah harusnya kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial, baik dalam membuat postingan atau berkomentar, karena media sosial ini pun juga mengatur kita melalui UU ITE yang dapat menjerat kita kapan saja ketika kita telah melanggar hukum tersebut. 

Jadilah pengguna media sosial yang bijak serta cerdas, agar tak membuat kita jatuh dalam hukuman penjara karena sebuah postingan. Bebas berpendapat memang sudah menjadi Hak Asasi Manusia namun tetap harus bijak dalam menggunakan kebebasan berpendapat yang kita miliki.