Dalam beberapa pekan terakhir, jagat media sosial cukup ramai membicarakan polusi udara di Jakarta. "Rasanya ada yang mengganjal setiap kali saya napas," keluh seorang mahasiswa asli Jambi yang magang di sebuah rumah sakit.
Berdasarkan data IQAir terbaru, polusi udara di Jakarta diperkirakan telah menyebabkan lebih dari 6.500 kematian. Limbah industri, selain asap kendaraan bermotor, menjadi kontributor paling besar terhadap polusi tersebut.
Secara keseluruhan, Indonesia memang memiliki rekor yang suram dalam hal kualitas udara. Pada laporan yang sama, walau sedikit membaik daripada laporan tahun sebelumnya, kualitas udara di Indonesia masih menjadi salah satu yang terburuk di Asia Tenggara.
Aspek kesehatan lainnya juga tak kalah memilukan. Penyakit tak menular seperti penyakit jantung, stroke, dan diabetes masih merupakan pembunuh utama dengan beban tinggi. Meski bisa dihindari, pemerintah tampaknya belum punya program khusus untuk isu ini.
Australia, umpamanya, memiliki National Obesity Strategy sebagai kerangka kerja 10 tahun untuk mencegah dan mengobati obesitas. Sementara itu, Singapura punya National Healthy Lifestyle Programme yang bertujuan untuk mempromosikan gaya hidup sehat.
Fasilitas kesehatan juga belum memadai. Dari sepuluh ribuan puskesmas di Indonesia, nyaris 600 puskesmas belum memiliki dokter dan lebih dari separuhnya belum memiliki tenaga kesehatan yang sesuai standar.
Daftarnya masih akan panjang jika kita ingin memeriksanya satu-satu, misalnya kasus DBD dan angka kematian ibu. Dalam hal ini, kita bisa bilang bahwa upaya memperbaiki kesehatan masyarakat tampak hanya menggigit ujung-ujungnya saja. Mengapa begitu?
Di sini saya akan menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat sebenarnya senantiasa bersifat politis, dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia - mengingat hak atas kesehatan sudah dijamin dalam UUD 1945 - harus memastikan bahwa kesehatan masyarakat tak dipolitisasi.
Kesehatan masyarakat (selalu) bersifat politis
Politik, baik atau buruk, memainkan peran penting dalam urusan kesehatan. Aneka keputusan politik, misalnya tentang bagaimana mendanai perawatan kesehatan dan bagaimana mengatur industri makanan, berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.
